-->

BREAKING NEWS

ANDA INGIN TAHU TENTANG RUMAH SAKIT YARSI PONTIANAK, ATAU INGIN KULIAH DI STIKes YARSI PONTIANAK ATAU AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK, SILAHKAN HUBUNGI HUMAS YARSI PONTIANAK DI 085654007001 ATAU HUBUNGI KALBARNEWS.CO.ID, BERHATI-HATILAH PENGGUNA JALAN KHUSUS SEPEDA MOTOR DI JEMBATAN KAPUAS 1, KARENA CUACA GERIMIS DI KABARKAN ADA PENGENDARA KENDARAAN RODA DUA YANG TERJATUH KARENA LICIN AKIBAT HUJAN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TETAPKAN AWAL RAMADHAN 1442 H JATUH PADA : SELASA (13 APRIL 2021) SETELAH LAKUKAN SIDANG ISBAT YANG DI HADIRI TOKOH AGAMA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN, NU SERTA MUHAMADIYAH, GEMPA YANG MELANDA MASYARAKAT DI WILAYAH JAWA TIMUR YANG DIRASAKAN DI BEBERAPA DAERAH MENYISAKAN TRAUMA MASYARAKAT, KEBAKARAN MELANDA KOMPLEK RUMAH DINAS POLDA KALBAR DI JALAN SUBARKAH PONTIANAK KALIMANTAN BARAT, SEJUMLAH PEMADAM KEBAKARAN BERJIBAKU MEMADAMKAN KEBAKARAN TERSEBUT, KEJADIAN SEKIRA 14;00 WIB, SENIN (05/04/2021), JALAN TRANS KALIMANTAN MEMAKAN KORBAN LAGI, SEORANG PENGGUNA JALAN TEWAS SETELAH ALAMI KECELAKAAN PERSIS DI DEPAN INDOMART DESA JAWA TENGAH KM 17,5 KORBAN TEWAS TERTABRAK TRUCK TRONTON DARI ARAH BERLAWANAN, DARI IDENTITAS DITEMUKAN KORBAN BERNAMA DANIEL ANWAR WARGA DUSUN KERAMAT 1 DESA KUALA DUA KEC SUNGAI RAYA KAB KUBU RAYA, MINGGU (04/04/2021), A.M NASIR, SH SECARA AKLAMASI TERPILIH SEBAGAI KETUA DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KALIMANTAN BARAT, DIDUGA TERORIS SERANG MABES POLRI GUNAKAN SENJATA API JENIS PISTOL, TERDUGA TEROSRIS TERSEBUT DAPAT DILUMPUHKAN POLISI, SAAT INI POLISI SEDANG DALAMI KASUS INI, HARI INI, RABU (31 MARET 2021) SEJUMLAH WARTAWAN YANG BERTUGAS DI KABUPATEN KUBU RAYA LAKUKAN VAKSIN TAHAP KEDUA DI AULA KANTOR BUPATI KUBU RAYA JALAN ARTERI SUPADIO KUBU RAYA, HARI INI, SELASA (30/03/2021) PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA MELALUI DINAS KESEHATAN AKAN LAKUKAN VAKSIN COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK TENAGA PENDIDIK DAN ASN DI AULA KANTOR BUPATI JALAN ARTERI SUPADIO KUBU RAYA, GEREJA KATEDRAL DI MAKASAR DIKABARKAN TERJADI LEDAKAN DIPERKIRAKAN BOM , SAAT INI SEDANG DALAM PENDALAMAN APARAT KEAMANAN, JELANG KEPULANGAN SANTRI-SANTRIWATI DALAM RANGKA LIBUR BULAN PUASA DAN MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT AKAN FASILITASI TEST SWAP GRATIS, WAKIL BUPATI HADIRI PANEN PADI PERDANA WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK DI KEC SUNGAI KAKAP KAB KUBU RAYA

Keluhkan Pemotongan ADD Tahun 2020, Ini Yang Dilakukan Kepala Desa Di Kab Mempawah

Redaksi author photo
Sejumlah Kepala Desa Datangi DPRD Kabupaten Mempawah sampaikan Aspirasinya

KALBARNEWS.CO.ID (MEMPAWAH) – Sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mempawah datangi DPRD Kabupaten Mempawah, kedatabngan para Kepala Desa itu mengeluhkan kebijakan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020.

Kedatangan para Kades ini diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, H Ria Mulyadi, S.Sos didampingi unsur pimpinan Darwis, SH, MH, Sayuti beserta Anggota DPRD Kabupaten Mempawah. Dalam pertemuan itu hadir pula Kepala Dinas Sosial, Burhan  beserta jajarannya, Selasa (02/06/2020).

“Kedatangan sejumlah Kades ini untuk mengadu atau semacam curhat kepada DPRD tentang beberapa permasalahan yang mereka hadapi terkait pandemi Covid-19,” jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis, SH, MH.

Darwis menjelaskan keluhan tersebut diantaranya berkaitan dengan pemotongan ADD tahun anggaran 2020. Menurut para Kades, pemotongan tersebut menghambat program kerja yang telah disusun oleh Pemerintah Desa.


Darwis mengatakan bahwa kebijakan pemotongan ADD kurang tepat. Sebab, ADD sangat penting bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan di masyarakatnya masing-masing.

“Kalau alasannya untuk dialihkan penanganan cepat Covid-19, kita masih bisa mengambil dari pos anggaran lainnya. Misalnya, pos anggaran pembangunan yang nilainya besar dan bersifat multiyears seperti pembangunan rumah sakit,” pendapatnya.

Kades juga mengeluhkan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang dinilai kurang tepat. Baik itu dari sisi jumlah maupun spesifikasi data penerima bantuan. Akibatnya, kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat.

“Para Kades mengaku hampir setiap hari mereka didatangi warga terkait data penerima BLT DD. Artinya, kebijakan ini membuat polemik di masyarakat. Kasihan para Kades setiap hari harus berhadapan dengan masyarakat yang protes,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Darwis, DPRD menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah menerbitkan aturan yang lebih detail terkait prosedur dan mekanisme penyaluran BLT DD. Salah satunya, menyangkut spesifikasi penerima bantuan harus lebih spesifik.

“Kepala Daerah bisa menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk memudahkan Kades menentukan para penerima bansos. Terutama spesifikasi penerima bantuan ini jangan terlalu umum. Harus lebih detail, agar masyarakat tidak dibikin bingung,” pungkasnya. (tim liputan)

Editor : Aan

Komentar Anda

Berita Terkini