KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji, Wakil
Gubernur Kalbar H. Ria Norsan dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar A.L.
Leysandri menghadiri Rapat Kordinasi melalui Video Coference dengan Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo di Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalbar,
Rabu (10/06/2020).
Rapat Kordinasi
dengan Presiden ini terkait penanganan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Gubernur Kalbar H. Sutarmidji mengungkapkan, adanya 11 kasus penambahan
terkonfirmasi dimana kasus tersebut semuanya dari luar Kota Pontianak.
"Ada 11 hari ini
(10/06/2020), sebanyak lima kasus dari Kabupaten Ketapang, tiga kasus dari
Kabupaten Sambas, dua kasus Kabupaten Kubu Raya dan satu kasus Kabupaten
Sekadau," paparannya usai Rapat Kordinasi.
Selain penambahan yang terkonfirmasi Covid-19,
lanjutnya, orang nomor satu di Kalbar ini juga mengumumkan angka kesembuhan
sebanyak 21 kasus. "Pasien sembuh semakin banyak total keseluruhan 138
kasus untuk hari ini ada 21 kasus," ujarnya.
Meskipun demikian, Provinsi Kalimantan Barat daerahnya
terbilang rendah penularannya di kawasan Pulau Kalimantan di bandingkan dengan
provinsi lainnya yang ada.
"Kita terbilang
rendah di Kalimantan, memang Kalbar lebih tinggi dari Kaltara. Tapi di sana
(Kaltara) jumlah penduduknya baru satu juta lebih di bandingkan Kalbar yang
berjumlah lima juta lebih penduduk," paparannya.
Ia pun, berharap dengan perencanan 'New Normal' yang
akan segera diterapkan di Kalbar, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji meminta seluruh
kepala daerah tingkat kabupaten dan kota untuk berhati-hati.
"Kalau daerah
yang masih tinggi angka penularannya, harus benar-benar pertimbangkan 'New
Normal'. Saya hanya menyarankan tempat ibadah dahulu di buka atau diterapkan
'New Normal' yang lainnya harud dipertimbangkan benar-benar," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan lima
arahan terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman
dari penularan Covid-19.
Pertama Presiden
mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat
harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang
harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari
kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.
"Saya kira ini
terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang
baik, sehingga saat kita masuk kedalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga
itu sudah betul-betul siap dan ada Inilah prakondisi yang kita siapkan sehingga
disiplin memakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan,
tingkatkan imunitas saya kira perlu terus disampaikan kepada masyarakat,"
paparnya.
"Saya juga sudah
perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik
keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi
protokol kesehatan," imbuhnya.
Kedua, Presiden
mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang
harus didasarkan data dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, Presiden meminta
tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi
kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.
"Datanya seperti
apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini
datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi terutama angka Ro
dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di
daerah siap atau tidak melaksanakan," jelasnya.
"Kemudian hitung
kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif,
kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita
hitung dan pastikan,"tambahnya.
Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas
yang harus disiapkan
secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan
dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat ibadah secara bertahap
dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat
ibadah dinilai Presiden sudah sangat baik.
"Sektor ekonomi,
sektor dengan penularan Covid yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang
tinggi itu didahulukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan, industry manufaktur, sector konstruksi, logistik,
transportasi barang, sector pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah
disampaikan oleh Ketua
Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua," ujarnya.
Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua," ujarnya.
Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan
koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga
tingkat RT, terus diperkuat.
Ia juga meminta agar koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkompinda) diperkuat. "Lebih penting lagi libatkan semua elemen
masyarakat
sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan
persoalan besar ini," imbuhnya.
Kelima, Presiden meminta agar dilakukan evaluasi
secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, Presiden
mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi dilapangan
masih sangat dinamis. Menurutnya, keberhasilan pengendalian Covid ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol
kesehatan,
"Perlu saya
ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung
akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," tegasnya.
"Saya kira kita harus optimistis bahwa tantangan
yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa
menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa
beraktivitas kembali," tandasnya. (tim liputan).
Editor : Aan
