Anggota DPD-RI Sultan Bahtiar Najamudin Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos |
KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran
bantuan sosial kepada warga yang terdampak wabah corona.
Hal
tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin kepada wartawan
menanggapi banyaknya keluhan atas distribusi bansos bagi korban wabah corona
yang dinilai tidak merata, Jakarta (28/04/2020).
“Iya,
saya mendengar dan dapat masukan banyak dari daerah. Tolong pemerintah pusat,
kementerian sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut.
Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan
dan bagimana teknis pelaksanaannya. Sehingga tidak ada lagi kedepan
keluhan-keluhan dari masyarakat, ada yang dapat, ada yang tidak, padahal
menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan.
Lebih
lanjut Sultan mengungkapkan, keluhan penyaluran bantuan sosial bagi korban
wabah corona seharusnya tidak perlu terjadi jika ada kesamaan data antara
pemerintah pusat dan aparatur pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan bahkan
RW dan RT.
“Entah itu data PKH atau apapun, seharusnya memang data ini
diupdate, disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Mungkin perlu parameter yang
baku yang itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian
tidak muncul persoalan dilapangan terutama ditingkat grassroad,” tegasnya.
Sultan
juga mengharapkan agar secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan sehingga
tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi diantara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di beberapa daerah
akhir-akhir ini.
“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan
perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada
masyarakat luas. Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah daerah yang
sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Sehingga
bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan.”
Sebelumnya
salah satu Bupati di Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah kepala desa di Jawa
Barat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Mereka pada intinya merasa
kebijakan penyaluran bantuan pemerintah kurang jelas dan kurang cepat. Bahkan
beberapa aparatur pemerintah desa ada yang menganggap bantuan ini hanya sekedar pencitraan dan
membuat gaduh ditengah masyarakat.
Pemerintah
pusat sendiri dalam menghadapi wabah virus corona ini telah menetapkan berbagai
macam bantuan untuk perlindungan masyarakat yang terkena dampak. Sederet
bantuan tersebuut diantaranya Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga
Penerima Manfaat, program kartu sembako untuk 20 juta pemerima, program kartu
pra kerha untuk 5,6 juta peserta dan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan
450 KVA serta diskon tarif bagi pelanggan listrik 900 KVA.
Selain
itu, pemerintah juga memberikan stimulus Krtedit Usaha Rakyat yang ditujukan
untuk memberikan keringanan bagi para pelaku usaha UMKM. Skemanya adalah dengan
memberikan relaksasi bagi pelaku KUR dengan cara penundaan angsuran dan
pembebasan bunga selama 6 bulan.(mi)
Editor
: Aan