Ketua Fraksi Nasdem Kubu Raya, KH Khanafi Khalil |
Kubu
Raya (Kalbarnews.co.id) – Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya berikan bantuan kepada sejumlah lembaga Pendidikan Keagamaan yang
tersebar di seluruh Kecamatan di Kubu Raya, hal ini mendapat apresiasi sekaligus mengkritisi Proses bantuan tersebut dari Ketua
Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kubu Raya K.H. Hanafi.
Akan
tetapi KH Khanafi mengkritisi beberapa hal terkait Penyaluran bantuan yang
diberikan kepada lembaga pendidikan keagamaan. Hanafi menganggap, mekanisme
serta besaran nominal bantuan yang diberikan pada tahun 2019 lalu terlalu
sedikit, sehingga tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di
lembaga pendidikan keagamaan.
"Kemarin
saya lihat volumenya itu (bantuan) Rp10 jutaan. Bukan berarti tidak mau Rp10
juta itu, tetapi zaman sekarang nominal sebesar itu tidak menyelesaikan
masalah. SPJ-nya gimana. Mau bikin penambahan gedung itu tidak bisa. Untuk gaji
honorer kan bisa diambikan dari BOS," ujarnya saat diwawancarai via
telepon, Rabu (15/01/2020).
Legislator
dari daerah pemilihan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B itu juga
mengusulkan agar Pemkab Kubu Raya tidak menyamaratakan nominal bantuan kepada
semua lembaga pendidikan. Sebab kata dia, lembaga-lembaga pendidikan tentu
memiliki tingkat persoalan yang berbeda-berbeda sehingga perlu ditelaah lebih
lanjut agar bantuan yang diberikan itu benar-benar bisa membantu menyelesaikan
persoalan.
"Kalau
tidak cukup dananya, jangan dipukul rata. Misalnya tahun kemarin 30 lembaga
ponpes yang dapat. Tahun ini lagi berapa, gitu. Jadi, bertahap biar volumenya
bisa meningkat. Itu yang saya minta supaya volume anggarannya dinaikkan
walaupun misalnya penerima bansos itu tidak sebanyak yang sekarang,"
jelasnya.
Dalam
kesempatan yang sama, Hanafi juga mengkritik waktu penyaluran bantuan yang
dilakukan di akhir tahun anggaran. Karena terlalu mepet dengan tutup tahun,
kata dia, akibatnya banyak didapati bantuan yang tidak bisa dicairkan. Oleh
sebab itu, dirinya pun berharap agar lembaga-lembaga pendidikan yang gagal
mencairkan bantuannya di tahun lalu, diprioritaskan untuk menerima bantuan pada
tahun 2020 ini.
"Banyak
saya dengar dari lembaga pendidikan itu yang tidak sanggup menyelesaikan
administrasinya sehingga tidak dapat dicairkan dana itu. Kurang tahu juga
jumlahnya, tetapi intinya ada. Oleh karena itu, yang tidak bisa cair yang
kemarin itu (tahun 2019), saya minta diprioritaskan di tahun 2020. Kasihan
mereka namanya sudah tercantum, tetapi karena tidak berpengalaman, tahu-tahu
dapat bantuan itu lalu tidak bisa nenyelesaikan administrasi. Makanya, saya
usul untuk anggaran 2020 jangan di akhir tahun penyalurannya. Kemarin banyak
yang tidak tahu informasinya kalau mereka dapat bantuan, akhirnya kita pun ikut
mensosialisasikan," ungkapnya.
Terlepas
dari sejumlah persoalan yang muncul saat penyaluran bantuan, Ketua Fraksi
Nasdem DPRD Kubu Raya ini tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab
Kubu Raya yang telah mengucurkan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan
keagamaan, seperti pondok pesantren dan madrasah.(tim liputan)
Editor
: Aan