-->

BREAKING NEWS

RUDI HARTONO PEMUDA ASAL KABUPATEN BERHASIL RAIH JUARA II PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL MEMBAWA NAMA KABUPATEN KUBU RAYA DAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PERINGATI HARI SANTRI MWC NU KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG LAKUKAN RAPAT KERJA UNTUK MEMFOKUSKAN KINERJA PENGURUS RANTING YANG BARU SAJA DILANTIK, RAPAT KERJA MWCNU KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG INI DIHADIRI KETU PCNU KAB KUBU RAYA, KH ABDUSSALAM, M.Si, PASANG IKLAN ANDA DI SINI, HARGA DAN KWALITAS IKLAN TERJAMIN SILAHKAN HUBUNGI KAMI DI EMAIL : REDAKSIKALBARNEWS@GMAIL.COM ATAU DI WHATSHAP : 085750113979 - 085245460919

Marsa'i: Jika Melanggar Komitmen Warga Madusari, Perusahaan Perkebunan Sawit Diminta Angkat Kaki

Redaksi author photo
Perwakilan Masyarakat Desa Madusari, Marsa'i ketika menyampaikan ungkapan Warganya
Kubu Raya (Kalbarnews.co.id) - Warga Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya menuntut tiga perusahaan perkebunan sawit untuk angkat kaki dari desa tersebut. Tuntutan itu didasari dari banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga perusahaan sawit tersebut, seperti menggunakan tanah masyarakat untuk perkebunan, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pemberian gaji dan pesangon yang tidak sesuai ketentuan, tidak transparannya perusahaan dalam menyampaikan data-data pekerja dan masih banyak lagi klausul yang dilanggar saat meneken nota kesepahaman dengan masyarakat pada awal pengoperasiannya. Ketiga perusahaan yang diminta angkat itu ialah PT Bumi Alam Sentosa (PT BAS), PT Sumatera Unggul Makmur (PT SUM) dan PT Nusa Jaya Perkasa (PT NJP). 

Salah seorang perwakilan warga Desa Madu Sari Marsa'i mengatakan bahwa warga desa jelas sangat dirugikan akibat perilaku ketiga perusahaan itu. Marsa'i bahkan secara gamblang mengungkapkan kalau perusahaan-perusahaan sawit itu sudah merebut kemerdekaan warga. 

"Kita memiliki bukti-bukti konkret bahwa mereka telah meng-HGU-kan lahan-lahan masyarakat yang sudah produktif. Di atasnya itu sudah bersertifikat hak milik, mungkin sudah di atas lima puluh persen. Ini jadi polemik di masyarakat kita," katanya saat mediasi dengan Pemerintah Daerah Kubu Raya di Parit Kudung, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Sabtu (14/12/2019). 

"Keduanya masalah ketenagakerjaan. Misalnya mereka akan melakukan PHK sepihak, yang mana menurut peraturan Permenaker Nomor 100 Tahun 2004 itu disebutkan dalam pasal 10 ayat 1-3 itu tentang ketentuan mereka memenuhi syarat sebagai karyawan buruh harian lepas (BHL). Itu tidak dilakukan. Kemudian di pasal 15 juga disebutkan apabila perusahaan mempekerjakan karyawan BHL itu lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut, statusnya kan menjadi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Seharusnya mereka melakukan PHK dengan membayar pesangon, tapi juga mereka ingkari," timpalnya. 

Marsa'i juga menerangkan tentang beberapa poin kesepakatan yang dilanggar oleh perusahaan. Beberapa di antaranya, yakni pembukaan kebun yang tidak sesuai standar dan penetapan harga tandan buah segar (tbs) yang sesuka hati. 

"Pembangunan kebun yang standar itu kan ada sarana dan prasarana. Di mana sarana dan prasarana itu seperti jalan dan alat transportasi. Seperti yang dituangkan dalam nota kesepahaman pasal 6 ayat 1-6 itu tentang kewajiban-kewajiban mereka membangun kebun itu tidak dilaksanakan. Mereka juga melakukan tipu-tipu tentang standar harga tandan buah segar (tbs). Itu kan diukur dengan harga dari Dinas Perkebunan, tetapi mereka pernah mengkhianati perjanjian dengan memberikan ke kami harga market. Sesuka hati mereka, gitu," tukasnya. 

Pelanggaran kesepakatan oleh perusahaan yang menurut Marsa'i paling parah ialah mengurangi waktu kerja dan memotong premi para karyawan. Marsa'i berujar, di awal-awal pengoperasiannya pada tahun 2009 lalu, para karyawan perusahaan bekerja selama 27 hingga 29 hari dalam sebulan. Situasi seperti itu bertahan tiga tahun atau tepatnya sebelum perusahaan-perusahaan tersebut berproduksi.

Namun, setelah berproduksi terjadi pengurangan waktu kerja yang cukup signifikan. Di tahun pertama berproduksi atau tepatnya pada tahun 2013, karyawan hanya diberikan waktu kerja selama 20 hari dalam sebulan. Tak beberapa lama setelahnya, kembali terjadi pengurangan menjadi 16 hari, kemudian 10 hari, 7 hari dan bahkan hanya tersisa 3 hari dalam sebulan semenjak awal Desember 2019 ini. 

"Itu hanya modus menurut saya supaya warga kami tidak betah bekerja. Mereka berdalih kelebihan tenaga kerja. Pada prinsipnya kan ada normanya. Kalau cuma kerja tiga hari sebulan dengan upah Rp90 ribu per hari, artinya kan cuma dapat Rp270 ribu sebulan. Itu bisa dibayangkan tidak mau diapakan uang segitu. Sekali lagi itu hanya modus supaya kami tidak betah bekerja, kemudian mengundurkan diri dan pada akhirnya mereka tidak membayar pesangon. Bukan hanya BHL, karyawan tetap juga dipotong premi-preminya dengan dalih untuk mengangkat kesejahteraan BHL," imbuhnya. 

Lebih jauh Marsa'i juga menuding ketiga perusahaan itu sangat tidak transparan dalam mempublikasikan data-data terkait pekerja. Ia pun menceritakan kalau dirinya pernah ditolak oleh perusahaan ketika meminta data tentang pekerja. Perusahaan berdalih dengan mengatakan bahwa Ia harus didampingi oleh instansi pemerintahan jika ingin memperoleh data tersebut. 

Padahal, kata Marsa'i, salah satu poin perjanjian yang ditandatangani oleh perusahaan kala itu ialah masyarakat boleh melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Meminta data terkait pekerja menurut dia merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena itu, lanjut Marsa'i, perusahaan lagi-lagi melanggar perjanjian yang disepakati oleh masyarakat sehingga memang layak untuk angkat kaki dari desa tersebut. (tim liputan)

Editor : Aan

Komentar Anda

Berita Terkini