-->

BREAKING NEWS

KEBAKARAN MELANDA DUA LOKASI DI KUBU RAYA 2 RUMAH DI JL ADI SUCIPTO KEC SUNGAI RAYA DAN DI PARIT GADO KEC SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA, WARGA DIHEBOHKAN DENGAN TEMUAN SESEORANG DITEMUKAN DALAM KEADAAN MENINGGAL DI KAWASAN PARIT BESAR PONTIANAK, HINGGA KINI BELUM DIKETAHUI SIAPA DAN MENINGGAL KARENA APA, BELUM ADA KETERANGAN MENGENAI TEMUAN MAYAT ITU, RUDI HARTONO PEMUDA ASAL KABUPATEN BERHASIL RAIH JUARA II PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL MEMBAWA NAMA KABUPATEN KUBU RAYA DAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PERINGATI HARI SANTRI MWC NU KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG LAKUKAN RAPAT KERJA UNTUK MEMFOKUSKAN KINERJA PENGURUS RANTING YANG BARU SAJA DILANTIK, RAPAT KERJA MWCNU KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG INI DIHADIRI KETU PCNU KAB KUBU RAYA, KH ABDUSSALAM, M.Si, PASANG IKLAN ANDA DI SINI, HARGA DAN KWALITAS IKLAN TERJAMIN SILAHKAN HUBUNGI KAMI DI EMAIL : REDAKSIKALBARNEWS@GMAIL.COM ATAU DI WHATSHAP : 085750113979 - 085245460919

Curiga Dicurangi Tiga Cakades Rasau Jaya Umum Lapor Pemdes Kubu Raya

Redaksi author photo
Tiga Calon Kepala Desa Rasau Jaya Umum saat di Pemdes Kubu Raya
Kubu Raya (Kalbarnews.co.id) – Merasa dicurangi Tiga Calon Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya melaporkan dugaan politik uang yang terjadi pada proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ketiga calon yang melapor ialah Nanang Suhartono (calon nomor urut 01), Somad (calon nomor urut 04) dan Wanda (calon nomor urut 05). Laporan ketiga cakades ini pun langsung dilayangkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Kubu Raya.


Salah satu cakades Nanang Suhartono menceritakan modus dugaan politik uang yang dilakukan oleh cakades yang notabene merupakan pemenang Pilkades, Iwan Kurnia Putra. Ia berujar, dugaan politik uang yang dilakukan calon nomor urut 02 itu disamarkan dengan pemberian surat mandat sebagai pemantau kepada pemilihnya.

Nanang juga merasa bahwa surat mandat sebagai pemantau itu tidak diberikan kepada orang yang tepat. Pasalnya, surat mandat itu diberikan kepada pemilih yang usianya rata-rata di atas 65 tahun.

“Setelah pemilihan itu ada terindikasi pelanggaran Pilkades bahwasanya ada masyarakat yang mengadu kepada kami kalau mereka diberikan surat mandat begitu banyak dalam satu rumah memang untuk pemantau. Yang diberikan surat mandat itu sudah tidak layak untuk jadi pemantau. Usianya 65-70 tahun kan. Ini kami anggap terindikasi penyamaran money politic. Persoalan terbukti atau tidak, itu nanti ada pihak yang punya kewenangan,” katanya.

Nanang beserta kedua cakades lainnya ini mengklaim berhasil mengumpulkan belasan surat mandat untuk dijadikan barang bukti pelaporan. Belasan surat itu mereka peroleh di tiga dusun di Desa Rasau Jaya Umum, di antaranya Dusun Rasau Utama, Dusun Rasau Tanjung dan Dusun Rasau Karya.

Nanang menambahkan, jumlah nominal uang yang disertakan Iwan dalam surat mandatnya itu bervariasi. Menurut penuturannya, jumlah uang yang diberikan berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu perorang.

“Mereka yang diberi surat mandat ini bukan tim sukses. Nama-nama penerima surat itu tidak tercantum dalam anggota tim yang dilaporkan kepada PPKD,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Kubu Raya, Hasrul mengatakan harusnya Calon Kepala Desa tersebut melapor ke Panwas Pilkades dan menganggap pelaporan seharusnya tidak langsung dilayangkan kepada pihaknya, Menurut Hasrul ketiga cakades itu semestinya bersabar menunggu penyelesaian persoalan tersebut di panitia pengawas (panwas) tingkat desa. 

Jika di panwas tingkat desa tidak ada penyelesaian, lanjut Hasrul, barulah ketiganya melanjutkan pelaporan ke panwas tingkat kecamatan. Jika panwas kecamatan pun tidak bisa memberikan solusi, barulah laporan itu dilayangkan ke DSPMD.

“Masalah ini sebenarnya harus diselesaikan tahap demi tahap. Harusnya dia melaporkan tidak langsung ke Pemdes, tapi ke panwas tingkat desa. Kalau sudah diputuskan di pamwas desa, ya selesai di sana. Tapi kalau di sana tidak ada penyelesaiannya, baru dibawa ke panwas tingkat kecamatan terus kemudian di kabupaten. Tidak bisa mereka langsung ke sini,” ucapnya.

“Kami tidak menolak laporan mereka, tapi kami sarankan supaya selesaikan dulu di desa karena di desa baru diselesaikan besok panwas desa itu. Kita belum bisa menanggapinya. Terlalu cepat mereka melaporkan ke sini,” sambungnya.

Seusai Pilkades serentak di 60 desa ini, diakui Muslih terdapat satu desa lain yang cakadesnya menyampaikan laporan keberatan. Desa tersebut ialah Padang Tikar Satu dengan laporan dugaan adanya intervensi agar pemilih tidak memberikan hak pilihnya kepada cakades tertentu. (tim liputan).

Editor : Heri K

Komentar Anda

Berita Terkini