 |
| Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili saat buka Workshop SP4N-LAPOR (*) |
Sambas
(Kalbar News) - Bupati Sambas
Atbah Romin Suhaili mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten
Sambas, agar dapat merespon cepat aduan yang disampaikan oleh masyarakat.
Pernyataan
tersebut disampaikan oleh Atbah dalam Workshop Percepatan Layanan Aduan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, yang digelar atas kerja
sama Pemerintah Kabupaten Sambas dan YAPPIKA-ActionAid (YAA) bersama tiga mitra
meliputi, Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera dan Perkumpulan SOLUD, Rabu
(14/11/2018).
"Upaya
merespon aduan yang ada, saya seluruh
Dinas dan OPD bisa memahami bukan sekedar kita menerima aduan. Tetapi lebih
dari itu, bagaimana supaya kita untuk merespon secara cepat terhadap aduan yang
disampaikan," ujar Bupati.
Workshop
yang diikuti oleh seluruh perwakilan Dinas dan OPD dilingkungan pemerintah
kabupaten menghadirkan narasumber dari Kemenpar RB dan Ombudsman RI, bertujuan
memberikan informasi dan pemahaman kepada organisasi pemerintah daerah,
jaringan CSO dan komunitas sekolah mengenai kanal pengaduan yang terintegrasi
dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) .
"Salah
satu upaya ini adalah mendorong pemerintah daerah, dalam mengelola pengaduan
pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong pemda menjadi lebih responsif
dalam merespon pengaduan. Kanal pengaduan yang didorong akan terkonek dengan
LAPOR/SP4N," ungkap Uray Endang Kusumajaya.
Kelebihan
kanal pengaduan terkonek dengan LAPOR ini lanjutnya, akan memudahkan masyarakat
untuk melaporkan dan mengetahui tindak lanjutnya.
"Selain
itu juga akan memudahkan Pemda dalam menindaklanjutinya, karena aplikasi LAPOR
lebih terbuka dan dapat menjadi sumber data yang dapat digunakan oleh Pemda
untuk melakukan perencanaan penganggaran daerah juga," jelas Uray Endang.
Selain
itu juga katanya, memberikan peningkatan
kapasitas kepada tim pemerintah daerah yang akan mengelola kanal pengaduan di
masing-masing daerah,
"Menyepakati
rencana tindak lanjut dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di
masing-masing daerah," terang Urai Endang Kusumajaya, salah satu dewan
pengurus lembaga Gemawan.
Uray
Endang mengatakan,YAPPIKA-ActionAid (YAA) bersama tiga lembaga mitra seperti,
Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera, Perkumpulan SOLUD, pada saat ini mengelola
program untuk mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas.
"Program
ini bertujuan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di
sektor pendidikan dasar di Indonesia melalui keterlibatan masyarakat sipil yang
aktif dalam proses pembangunan. Sementara tujuan khusus dari program ini adalah
untuk memperkuat dan meningkatnya kerjasama antara organisasi masyarakat sipil
dengan Pemerintah Daerah untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif
untuk terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas salah satunya di
Kabupaten Sambas," terangnya.
Sementara
Kabag Ortal Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Dedy Zulkarnain menyebutkan
Workshop yang digelar untuk memperkenalkan Aplikasi dari Menteri PanRB
tersebut.
"Itu
merupakan layanan Pengaduan Masyarakat yang sudah terintegrasi, yang bisa di
akses oleh masyarakat ke pemerintah daerah," katanya.
Selain
itu katanya, aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan staf kepresidenan RI, Sehingga
aduan yang disampaikan akan di akses oleh lembaga tersebut.
"Masyarakat
ketika ingin melaporkan terkait pelayanan, di pemda akan ada adminnya yang jika
tidak ditanggapi akan diketahui oleh staf kepresidenan dan kementerian lantaran
SP4N LAPOR telah terintegrasi, "
katanya.
Disebutkan
oleh Dedy, jika SP4N LAPOR admin induknya di kelola oleh Diskominfo.
"Karena
sudah terintegrasi, laporan yang disampaikan masyarakat akan diketahui. Sehingga ketika tidak
mendapatkan tanggapan, aplikasi tersebut akan terus mengingatkan admin untuk
ditanggapi, " terang Dedy.
Ia
menyebutkan realisasi SP4N LAPOR dikabupaten Sambas, akan segera dimulai.
"Mungkin
awal tahun depan sudah bisa dilakukan," ucapnya. (dra)
Editor
: Heri K
