-->

BREAKING NEWS

KEBAKARAN MELANDA DUA LOKASI DI KUBU RAYA 2 RUMAH DI JL ADI SUCIPTO KEC SUNGAI RAYA DAN DI PARIT GADO KEC SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA, WARGA DIHEBOHKAN DENGAN TEMUAN SESEORANG DITEMUKAN DALAM KEADAAN MENINGGAL DI KAWASAN PARIT BESAR PONTIANAK, HINGGA KINI BELUM DIKETAHUI SIAPA DAN MENINGGAL KARENA APA, BELUM ADA KETERANGAN MENGENAI TEMUAN MAYAT ITU, RUDI HARTONO PEMUDA ASAL KABUPATEN BERHASIL RAIH JUARA II PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL MEMBAWA NAMA KABUPATEN KUBU RAYA DAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PERINGATI HARI SANTRI MWC NU KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG LAKUKAN RAPAT KERJA UNTUK MEMFOKUSKAN KINERJA PENGURUS RANTING YANG BARU SAJA DILANTIK, RAPAT KERJA MWCNU KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG INI DIHADIRI KETU PCNU KAB KUBU RAYA, KH ABDUSSALAM, M.Si, PASANG IKLAN ANDA DI SINI, HARGA DAN KWALITAS IKLAN TERJAMIN SILAHKAN HUBUNGI KAMI DI EMAIL : REDAKSIKALBARNEWS@GMAIL.COM ATAU DI WHATSHAP : 085750113979 - 085245460919

Jelang Pilkada Serentak, ANPRI Kalbar serukan Pilkada Damai, Cerdas, Bermartabat dan Hindari Issu SARA

Redaksi author photo
Sejumlah Aktifis Aliansi Perdamaian dan Transfortmasi (ANPRI) Kalimantan Barat

Pontianak (Kalbar News) - Sejumlah Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perdamaian dan Transformasi (ANPRI) Kalbar bersama anggota dan jaringannya, Lakukan Forum Group Discusion (FGD) menyikapi kondisi terkini Kalimantan Barat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. 

"FGD ini dalam rangka memperkuat silaturahmi dan merespon kerentanan pemanfaatan isu bernuansa SARA pada Pilkada 2018 sehingga mengancam hubungan harmonis antarkelompok masyarakat di daerah ini," ujar Krissusandi Gunui', Direktur Eksekutif Dayakologi selaku host sekretariat ANPRI.

Hadir 22 pesera dari NGO, Paguyuban, Organisasi Berbasis Suku, Organisasi Mahasiswa dan Profesi Wartawan. Diskusi menyepakati seruan perdamaian khusus terkait Pilkada 2018. Berikut seruan perdamaian dimaksud.

Fakta Keberagaman Sosial Budaya sejatinya adalah anugerah dari Sang Pencipta, yang penting untuk disyukuri dan dirawat bersama secara terus-menerus, tak terkecuali konteks Indonesia, khususnya lagi Kalimantan Barat ini. Namun,  situasi hubungan antarkelompok masyarakat selalu menghadapi berbagai tantangan, yang kerap dipicu oleh  segelintir pihak dengan menyebarkan informasi yang provokatif  dan dengan cara-cara yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. 

Warga Kalbar memiliki  pengalaman kelam dalam konflik-konflik SARA di masa silam, dan pastinya bersepakat bahwa pengalaman itu tidak layak terulang kembali. Belajar dari pengalaman tersebut, warga Kalbar harus berani untuk lebih konstruktif memelihara dan menciptakan situasi kondusif hubungan antar masyarakat. Hanya dengan kondisi ini kita dapat bekerja memajukan Kalbar.

Tantangan pada hubungan harmonis antarkelompok masyarakat kembali mencuat jelang agenda Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tantangan ini juga dirasakan di Provinsi Kalbar, dimana selain pemilihan gubernur, di lima kabupaten/kota di daerah ini juga akan menghelat Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang. 

Keberagaman latar belakang kelompok masyarakat multikultur Kalbar menjadi demikian ringkih, terancam disharmonis. Media informasi yang sejatinya digerakkan untuk mencerdaskan wawasan rakyat nyatanya juga  diisi dengan berbagai informasi hoax dan isu-isu simpang siur yang bisa menjauhkan kehidupan kita dari rasa aman, nyaman dan harmonis yang selama ini kita upayakan. 

Memperhatikan pentingnya upaya merawat perdamaian secara konsisten dan berkelanjutan dengan menanamkan nilai-nilai anti kekerasan serta multikulturalisme oleh semua pihak di Kalbar, maka ANPRI dan jaringannya menyerukan beberapa hal sebagai berikut: 

(1) Mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Kalbar untuk mengelola dengan baik dan bijak isu-isu yang simpang siur dan menolak cara-cara kekerasan verbal, fisik maupun tertulis dalam merespon persoalan di tengah masyarakat agar situasi kondisi Kalbar kondusif, sejuk dan bersahabat dalam keberagaman.  

(2) Mengingatkan semua pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung dalam proses PILKADA untuk menjaga situasi kondisi yang kondusif selama proses Pilkada 2018, menahan diri dari politik SARA, dan turut merawat demokrasi yang bermartabat demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. 

(3) Mendukung  aparat keamanan dan lembaga terkait dalam menjamin keselamatan jiwa raga setiap penduduk dan siapa pun yang berpotensi sebagai korban; 

(4) Meminta kepada semua pihak, kepada tokoh masyarakat mulai dari tingkat RT/RW, kampung, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat untuk tetap menjaga sikap menerima perbedaan (multikultur) sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika,  saling menghargai, menghormati, bertoleransi, memberikan solusi dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang muncul.

(5) Kepada lembaga negara yang berwenang, khususnya jajaran penyelenggara Pemilu 2018 mulai dari tingkat RT/RW, Kampung, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat serta aparat keamanan agar mengedepankan prinsip kemanusiaan, solidaritas, mediasi dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah terkait secara konstruktif dan transparan.

(6) Meminta kepada media cetak, elektronik, dan online untuk mengutamakan jurnalisme damai dan independen sehingga dapat menghindari pemberitaan isu yang bersifat provokatif yang mengarah pada konflik SARA  di Kalbar. (*rilis)

Editor : Heri K

Komentar Anda

Berita Terkini