Sejumlah Aktifis Aliansi Perdamaian dan Transfortmasi (ANPRI) Kalimantan Barat |
Pontianak
(Kalbar News) - Sejumlah
Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perdamaian dan Transformasi (ANPRI)
Kalbar bersama anggota dan jaringannya, Lakukan Forum Group Discusion (FGD)
menyikapi kondisi terkini Kalimantan Barat menjelang pelaksanaan Pilkada
serentak mendatang.
"FGD
ini dalam rangka memperkuat silaturahmi dan merespon kerentanan pemanfaatan isu
bernuansa SARA pada Pilkada 2018 sehingga mengancam hubungan harmonis
antarkelompok masyarakat di daerah ini," ujar Krissusandi Gunui', Direktur
Eksekutif Dayakologi selaku host sekretariat ANPRI.
Hadir
22 pesera dari NGO, Paguyuban, Organisasi Berbasis Suku, Organisasi Mahasiswa dan
Profesi Wartawan. Diskusi menyepakati seruan perdamaian khusus terkait Pilkada
2018. Berikut seruan perdamaian dimaksud.
Fakta
Keberagaman Sosial Budaya sejatinya adalah anugerah dari Sang Pencipta, yang
penting untuk disyukuri dan dirawat bersama secara terus-menerus, tak
terkecuali konteks Indonesia, khususnya lagi Kalimantan Barat ini. Namun, situasi hubungan antarkelompok masyarakat
selalu menghadapi berbagai tantangan, yang kerap dipicu oleh segelintir pihak dengan menyebarkan informasi
yang provokatif dan dengan cara-cara
yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.
Warga
Kalbar memiliki pengalaman kelam dalam
konflik-konflik SARA di masa silam, dan pastinya bersepakat bahwa pengalaman
itu tidak layak terulang kembali. Belajar dari pengalaman tersebut, warga Kalbar
harus berani untuk lebih konstruktif memelihara dan menciptakan situasi
kondusif hubungan antar masyarakat. Hanya dengan kondisi ini kita dapat bekerja
memajukan Kalbar.
Tantangan
pada hubungan harmonis antarkelompok masyarakat kembali mencuat jelang agenda
Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tantangan ini juga dirasakan di Provinsi
Kalbar, dimana selain pemilihan gubernur, di lima kabupaten/kota di daerah ini
juga akan menghelat Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang.
Keberagaman
latar belakang kelompok masyarakat multikultur Kalbar menjadi demikian ringkih,
terancam disharmonis. Media informasi yang sejatinya digerakkan untuk
mencerdaskan wawasan rakyat nyatanya juga
diisi dengan berbagai informasi hoax dan isu-isu simpang siur yang bisa
menjauhkan kehidupan kita dari rasa aman, nyaman dan harmonis yang selama ini
kita upayakan.
Memperhatikan
pentingnya upaya merawat perdamaian secara konsisten dan berkelanjutan dengan
menanamkan nilai-nilai anti kekerasan serta multikulturalisme oleh semua pihak
di Kalbar, maka ANPRI dan jaringannya menyerukan beberapa hal sebagai
berikut:
(1) Mengajak seluruh elemen pemerintah dan
masyarakat Kalbar untuk mengelola dengan baik dan bijak isu-isu yang simpang
siur dan menolak cara-cara kekerasan verbal, fisik maupun tertulis dalam
merespon persoalan di tengah masyarakat agar situasi kondisi Kalbar kondusif,
sejuk dan bersahabat dalam keberagaman.
(2) Mengingatkan semua pihak yang
berkepentingan dan terlibat langsung dalam proses PILKADA untuk menjaga situasi
kondisi yang kondusif selama proses Pilkada 2018, menahan diri dari politik
SARA, dan turut merawat demokrasi yang bermartabat demi tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika.
(3) Mendukung aparat keamanan dan lembaga terkait dalam
menjamin keselamatan jiwa raga setiap penduduk dan siapa pun yang berpotensi
sebagai korban;
(4) Meminta kepada semua pihak, kepada tokoh
masyarakat mulai dari tingkat RT/RW, kampung, Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi hingga Pusat untuk tetap menjaga sikap menerima perbedaan
(multikultur) sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai, menghormati, bertoleransi,
memberikan solusi dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang
muncul.
(5) Kepada lembaga negara yang berwenang,
khususnya jajaran penyelenggara Pemilu 2018 mulai dari tingkat RT/RW, Kampung,
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat serta aparat
keamanan agar mengedepankan prinsip kemanusiaan, solidaritas, mediasi dan
musyawarah dalam menyelesaikan masalah terkait secara konstruktif dan
transparan.
(6) Meminta kepada media cetak, elektronik,
dan online untuk mengutamakan jurnalisme damai dan independen sehingga dapat
menghindari pemberitaan isu yang bersifat provokatif yang mengarah pada konflik
SARA di Kalbar. (*rilis)
Editor
: Heri K