KALBARNEWS.CO.ID (KAPUAS HULU) - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor potensial. Bapenda Kapuas Hulu Dinas Perkebunan dan DPRD Genjot Perkebunan untuk Optimalkan Pajak Daerah
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperkuat sinergi lintas instansi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perkebunan, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas Hulu.
Kolaborasi ini difokuskan pada sektor perkebunan yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah, namun hingga kini masih belum tergarap secara maksimal.
Pemerintah daerah menilai, potensi pajak dari sektor juga perlu dioptimalkan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim gabungan melakukan koordinasi intensif sekaligus turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan terhadap objek-objek pajak. Fokus utama diarahkan pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kapuas Hulu.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data, mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali, serta mendorong kepatuhan para wajib pajak.
Selain itu, tim juga melakukan sosialisasi terkait regulasi perpajakan daerah kepada para pelaku usaha, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kepala Bapenda Kapuas Hulu, Agustinus Stormandi, menegaskan bahwa langkah kolaboratif ini menjadi strategi penting dalam memperkuat pengelolaan pajak daerah. Menurutnya, sinergi antarinstansi sangat dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penanganan potensi pajak di lapangan.
“Dengan adanya kerja sama, kita dapat menyatukan data, menyamakan pemahaman, serta memperkuat langkah dalam menggali potensi PAD, khususnya dari sektor perkebunan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dukungan dari DPRD Kapuas Hulu menjadi faktor krusial dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan pendapatan daerah. Peran legislatif dinilai penting dalam mengawal regulasi serta memastikan kebijakan yang diambil berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Dinas Perkebunan turut berperan strategis dengan menyediakan data dan informasi terkait luas lahan, jumlah perusahaan, hingga potensi produksi di sektor perkebunan. Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pajak yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap, melalui sinergi yang kuat antara Bapenda, Dinas Perkebunan, dan DPRD, optimalisasi pajak daerah dapat tercapai secara maksimal.
Langkah juga diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mampu mendorong percepatan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan pengawasan yang lebih ketat, sektor perkebunan di Kapuas Hulu diharapkan dapat menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah di masa mendatang.(Dulhadi)
Editor : Aan
