KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah, perbankan, hingga pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan seusai rapat koordinasi pengendalian inflasi yang melibatkan Bank Indonesia, BPS, serta perangkat daerah terkait. (14/11/2025).
Wagub Krisantus Tekankan Kolaborasi Total Kendalikan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru 2026
Dalam wawancara, Krisantus menyoroti bahwa sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang tekanan inflasi, seperti beras, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, LPG, hingga BBM. Ia menyebutkan bahwa kondisi menjelang akhir tahun harus diantisipasi secara serius agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
“Rapat koordinasi ini menghadirkan semua pihakBank Indonesia, Statistik, dan jajaran pemerintah karena pengendalian inflasi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Komoditas seperti bawang merah, bawang putih, telur, beras, BBM, maupun gas selalu menjadi fokus utama,” jelasnya.
Krisantus menegaskan pentingnya laporan rutin dari setiap kabupaten/kota terkait stok dan distribusi barang kebutuhan pokok. Menurutnya, tanpa data lapangan yang akurat, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi cepat jika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga.
“Setiap kabupaten kota wajib menyampaikan laporan yang lengkap. Stok bawang merah, stok gas, stok BBM, stok beras, stok telur semuanya harus dilaporkan. Ini dasar kita untuk menentukan langkah pengendalian,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa inflasi akhir tahun biasanya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat. Karena itu, koordinasi yang kuat antarwilayah menjadi kunci agar tidak terjadi gejolak harga antar daerah.
“Kita harus tahu permasalahan tiap kabupaten/kota. Ada yang kekurangan beras, ada yang distribusi bawangnya terhambat, ada yang LPG-nya tipis. Semua itu harus dilaporkan segera supaya kita bisa melakukan tindakan cepat. Kita tidak boleh menunggu harga sudah naik baru bertindak,” ujarnya.
Wagub juga menyebutkan bahwa pemerintah provinsi bersama TPID akan memperkuat langkah-langkah pengendalian seperti operasi pasar, pemantauan distribusi, serta menjaga kelancaran transportasi logistik terutama menjelang puncak konsumsi akhir tahun.
“Inflasi tidak boleh dibiarkan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, semua pihak harus terlibat. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, semuanya harus bergerak bersama,” tambahnya.
Krisantus menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat menjalani Natal dan Tahun Baru dengan aman dan tenang.
“Yang kita jaga bukan hanya angka inflasi, tapi kenyamanan masyarakat. Jangan sampai ada yang kesulitan mendapatkan beras atau LPG di saat kebutuhan meningkat. Ini tugas bersama,” tutupnya.
Dengan koordinasi yang lebih kuat dan pelaporan data yang lebih cepat dari seluruh kabupaten/kota, pemerintah optimistis tekanan inflasi akhir tahun dapat dikendalikan secara efektif. (ln)
Editor : Aan
