KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) — Bupati Kubu Raya Sujiwo turun langsung ke lapangan meninjau kondisi Jalan Mayor Alianyang yang dipenuhi lumpur akibat aktivitas sejumlah truk kontainer. Kedatangan Bupati sore ini merupakan respon cepat terhadap keluhan masyarakat yang sempat viral di media sosial. (1/11/2025).
Bupati Sujiwo Tanggapi Langsung Keluhan Warga Soal Jalan Alianyang Penuh Lumpur Akibat Aktivitas Oknum Pengusaha
“Kenapa sore ini saya turun? Karena aspirasi masyarakat sudah mengkristal dan viral. Sepanjang Jalan Alianyang ini penuh lumpur akibat perilaku oknum pengusaha yang tidak punya hati nurani,” tegas Sujiwo dengan nada geram saat berada di lokasi.
Menurutnya, genangan lumpur yang menutupi jalan tersebut berasal dari area parkir kontainer milik oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab.
Tanah merah dari pelataran parkir itu terbawa keluar akibat lalu lintas kendaraan berat yang keluar masuk, hingga menutupi jalan utama dan mengganggu pengguna jalan lain.
“Mereka mencari uang dengan cara menyewakan lahan parkir untuk kontainer, silakan saja. Tapi jangan sampai akibatnya seperti ini lumpur memenuhi jalan hingga ke arah Imam Bonjol dan Adisito. Ini merugikan masyarakat,” ujarnya tegas.
Sujiwo menilai tindakan tersebut sudah melewati batas dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kepentingan publik.
Ia mengaku prihatin karena kondisi jalan yang seharusnya menjadi fasilitas umum kini berubah menjadi kubangan lumpur yang mengganggu pengguna jalan, terutama pengendara roda dua.
“Kasihan masyarakat! Jalan jadi kotor, penuh lumpur, bahkan debu saat kering. Ini bukan sekadar soal kotor, tapi soal kepedulian. Anda cari uang di sini, tapi tidak peduli dengan rakyat yang terganggu,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap oknum pengusaha tersebut. Ia memerintahkan Dinas PUPR dan Satpol PP untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, termasuk menutup sementara area parkir kontainer hingga masalah lumpur terselesaikan.
“Saya minta Kadis PUPR segera koordinasi dengan Kapolres. Kalau perlu, kita pagar dulu lokasi ini supaya tidak ada aktivitas sampai semuanya diratakan dan dibenahi. Pemerintah tidak melarang orang berusaha, tapi harus berizin dan tidak merugikan publik,” tegas Sujiwo. (Tim Liputan)
Editor : Aan
