KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki kepentingan politik atau kelompok tertentu dalam menyikapi rencana pelaksanaan Ceramah Kebangsaan yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, keputusan untuk tidak mengizinkan sementara penggunaan area kantor bupati bukan bentuk penolakan, melainkan langkah preventif demi menjaga kondusifitas dan ketertiban masyarakat.
Bupati Sujiwo: Pemerintah Tak Tolak Ceramah Kebangsaan, Tapi Utamakan Keamanan dan Persatuan Daerah
“Sekali lagi, pemerintah itu nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan kami hanya satu daerah ini tentram, damai, persatuan dan kesatuan terjaga, serta keamanan dan ketertiban masyarakat terwujud,” tegas Sujiwo dalam wawancara, Minggu (3/11/2025).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan analisa dan rekomendasi dari alat-alat negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen kepolisian, dan intelijen TNI/BAIS, yang sebelumnya telah memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
“Ketika alat-alat negara sudah memberikan masukan ‘jangan dilaksanakan’, maka sebagai kepala daerah saya harus mengutamakan kedamaian dan keamanan masyarakat. Kalau sampai terjadi sesuatu, saya yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.
Sujiwo menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kehadiran para ulama maupun habaib, bahkan mengaku sangat menghormati dan mencintai mereka. Namun, ia meminta seluruh pihak memahami bahwa keputusan yang diambil pemerintah semata-mata untuk menjaga stabilitas daerah.
“Kami sangat mencintai para habaib, para kiai kampung, para ulama. Tapi ketika di beberapa daerah muncul penolakan, dan alat negara sudah menganalisa ada potensi gangguan keamanan, maka saya harus patuh. Kami hanya ingin daerah ini aman dan masyarakatnya tentram,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, pemerintah daerah sebenarnya telah memperingati Hari Santri Nasional bersama Nahdlatul Ulama (NU) dan pimpinan pondok pesantren di Kubu Raya. “Jadi bukan berarti pemerintah abai terhadap kegiatan keagamaan. Kami justru aktif memuliakan santri dan ulama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sujiwo menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini seolah pemerintah berpihak atau dikendalikan kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak mana pun yang bisa mengendalikan pemerintah selain negara.
“Tidak ada yang boleh mengendalikan pemerintah, kecuali negara. Kami ini hanya ingin membangun, ingin mengabdi, ingin membuat rakyat bahagia. Tolonglah, jangan terus diseret ke hal-hal yang membuat energi bangsa habis hanya karena perdebatan seperti ini,” katanya.
Sujiwo menutup pernyataannya dengan penuh ketegasan dan keikhlasan. “Saya siap dihujat, dicaci, tidak apa-apa. Yang penting daerah saya damai, rakyat saya tentram. Itu saja tujuan saya.”
Dengan penjelasan tersebut, Bupati Sujiwo berharap masyarakat dapat memahami bahwa langkah yang diambil pemerintah bukan bentuk pembatasan kebebasan, melainkan wujud tanggung jawab dalam menjaga kestabilan, kedamaian, dan persatuan di Kabupaten Kubu Raya. (Tim Liputan)
Editor : Aan
