KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Kubu Raya tidak akan terganggu meskipun pemerintah pusat mengambil kebijakan pengurangan transfer ke daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Kubu Raya yang digelar di Hotel Alimoer. (30/9/2025).
Bupati Sujiwo Pastikan Pelayanan Publik Kubu Raya Tetap Aman Pasca Pengurangan Transfer Daerah
Bupati Sujiwo mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah pusat tersebut menyebabkan Kubu Raya kehilangan sekitar Rp334 miliar dari alokasi APBD. Namun, ia memastikan fiskal daerah tetap aman berkat strategi dan terobosan yang dilakukan pemerintah kabupaten.
“Ini memang tantangan, tapi bukan halangan. Kita harus menyikapi dengan bijak. Saya pastikan, pelayanan publik tidak akan terganggu,” tegas Sujiwo.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah melakukan penghematan pada belanja rutin dan operasional yang tidak langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Bupati mencontohkan pemangkasan perjalanan dinas, alat tulis kantor, serta pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada rakyat.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya “ngamen” atau “mengemis” ke kementerian agar dana APBN dapat masuk ke Kubu Raya.
“Tahun ini kita berhasil mendapatkan sekitar Rp530 miliar dari APBN. Contohnya, pembangunan rumah sakit sebesar Rp170 miliar, bantuan irigasi Rp50 miliar, hingga dukungan untuk PDAM Rp88,4 miliar. Belum lagi dari kementerian lain, termasuk penataan kawasan kumuh dan revitalisasi pendidikan,” paparnya.
Sujiwo menambahkan, meskipun transfer pusat berkurang, belanja pembangunan di Kubu Raya tetap berjalan. Program-program prioritas, khususnya infrastruktur, dipastikan tidak terganggu.
Ia juga meminta para kepala desa dan BPD untuk satu frekuensi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi ini, agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“Selama kita masih bagian dari NKRI, apapun kebijakan pusat harus kita terima, meski pahit. Tugas kita adalah memastikan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” pungkasnya. (cc)
Editor : Aan
