KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kubu Raya mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kubu Raya.Senin (29/9/2025)
Bupati Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kubu Raya Terkait RAPBD 2026
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas basis penerimaan pajak, memperbaiki data objek pajak, memperkuat pengawasan, hingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi dalam mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, Bupati juga menegaskan strategi kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menjemput peluang anggaran.
“Transfer ke daerah berkurang secara drastis, sementara dana di kementerian cukup besar. Karena itu, kita harus proaktif menjalin komunikasi agar dana tersebut bisa mengalir ke daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah merencanakan serangkaian pertemuan dengan kementerian dan DPR RI pada Oktober mendatang.
Terkait adanya kontraksi pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp334 miliar atau 17,1 persen dari total RAPBD 2026, Bupati mengakui kondisi tersebut cukup mempengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Namun, langkah strategis disiapkan dengan tetap mengutamakan belanja pelayanan publik dan infrastruktur dasar masyarakat. Belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas dan pengadaan peralatan kantor, akan dipangkas untuk efisiensi.
Menyinggung pembangunan Gedung DPRD, Bupati menyebut rencana tersebut akan difokuskan pada tahun 2027 melalui mekanisme multiyears. “Gedung DPRD adalah marwah dan kehormatan daerah. Maka kebutuhan ini harus kita wujudkan dengan perencanaan matang,” katanya.
Untuk sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen meningkatkan sarana prasarana pelayanan, termasuk penyediaan ambulans. Sementara itu, di bidang infrastruktur, peningkatan akses jalan dan jembatan penghubung desa serta jalan menuju sekolah tetap menjadi prioritas.
Hasil survei pemerintah menunjukkan 53 persen masyarakat Kubu Raya menginginkan pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan utama.
Bupati juga menegaskan komitmen terhadap pembangunan jalan poros ekonomi. Menurutnya, pembangunan jalan poros akan memunculkan peluang usaha, menurunkan pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan, mengingat panjang jalan poros di Kubu Raya mencapai 664 kilometer. Tahun ini, bantuan sebesar Rp40 miliar dari pemerintah pusat sudah dialokasikan, dan tahun depan kembali dianggarkan Rp33 miliar untuk pembangunan jalan poros.
Di sektor lain, pemerintah daerah juga mendorong percepatan digitalisasi, termasuk menghadirkan layanan perbankan di kecamatan serta mendukung UMKM melalui promosi produk di platform digital.
“Demikianlah jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kubu Raya terkait RAPBD 2026. Kami berterima kasih atas saran, masukan, dan kerja sama semua pihak demi kemajuan daerah,” tutup Bupati. (JM)
Editor : Aan
