Wapres Gibran Rakabuming Bahas Program Makan Bergizi Gratis di Retret Kepala Daerah
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu pembicara dalam Retret Kepala Daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 26 Februari 2025. Acara ini merupakan bagian dari program pelatihan dan pembekalan bagi kepala daerah yang berlangsung selama seminggu, mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025.
Retret ini diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia dengan tujuan memperkuat pemahaman mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Selama kegiatan ini, peserta mendapatkan berbagai materi terkait tata kelola pemerintahan, kebijakan strategis nasional, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyoroti salah satu program prioritas pemerintahan Kabinet Merah Putih, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah resmi dimulai sejak 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, terutama yang berada di tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta kelompok rentan lainnya.
Dalam pidatonya, Wapres Gibran menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program-program nasional. Ia menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, dan latar belakang politik, semua pihak harus bersatu dalam membangun negara.
“Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara,” ujar Gibran.
Ia menegaskan bahwa untuk mengelola negara sebesar Indonesia, dibutuhkan sinergi yang erat di bawah satu kepemimpinan yang kuat.
“Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wapres Gibran menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran krusial dalam memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Ia meminta agar para kepala daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga secara aktif memonitor dan mengevaluasi implementasi program di wilayah masing-masing.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” jelasnya.
Salah satu poin penting dalam pidato Wapres Gibran adalah permintaannya agar pemerintah daerah turut serta dalam mendukung keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menyoroti bahwa ketersediaan bahan pangan masih menjadi kendala di beberapa daerah, baik dari segi harga maupun distribusi.
“Ketersediaan bahan pangan ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal,” ujar Gibran.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia meminta kepala daerah untuk ikut serta dalam membangun infrastruktur rantai pasok dan distribusi pangan yang lebih efisien guna mendukung program MBG.
“Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” tambahnya.
Selain dukungan dalam aspek distribusi, pemerintah daerah juga didorong untuk menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya telah mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan lahan yang dapat digunakan dalam program ini.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja,” kata Dadan, mengutip arahan Presiden Prabowo pada 12 Februari 2025 lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta
Dengan skema ini, pengadaan lahan untuk MBG dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, kementerian lain, maupun BUMN sehingga anggaran dapat lebih efisien.\
BGN sendiri mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp200,2 miliar dari total anggaran awal yang mencapai Rp71 triliun, sehingga optimalisasi sumber daya yang ada menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan program ini.
Selain persoalan distribusi, pemerintah juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya pangan lokal dalam pelaksanaan MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya telah menyatakan bahwa menu makanan dalam program ini sebaiknya disesuaikan dengan potensi pangan yang tersedia di masing-masing daerah.
“Nah, isi protein di berbagai daerah sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal, jangan diartikan lain, ya,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025 lalu.
Ia mencontohkan bahwa daerah yang memiliki potensi perikanan tinggi sebaiknya mengutamakan ikan sebagai sumber protein utama dalam MBG. Begitu pula dengan sumber karbohidrat, daerah yang terbiasa mengonsumsi jagung dapat tetap menggunakan jagung sebagai bahan makanan utama, sementara daerah lain tetap menggunakan nasi.
“Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu,” imbuhnya.
Dadan juga menegaskan bahwa program MBG harus mempertimbangkan kebiasaan dan pola makan masyarakat setempat agar lebih mudah diterima oleh penerima manfaat.
“Sama juga dengan karbohidrat, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi,” jelasnya.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia. (Tim Liputan).
Editor : Lan
