Warga Palestina Tegaskan Hak atas Tanah Air di Tengah Tekanan Relokasi
KALBARNEWS.CO.ID (AMERIKA SERIKAT) - Sedang hangat diperbincangkan publik internasional terkait Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mencetuskan gagasan relokasi permanen warga Gaza ke negara lain. Rencana tersebut telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Timur Tengah dan komunitas internasional.
Menurut laporan dari Reuters, pernyataan Trump mengenai relokasi warga Gaza disampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih, Washington, D.C., pada Rabu, 5 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung penuh upaya relokasi ini sebagai solusi permanen bagi warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza.
"AS mendukung relokasi warga Palestina di Jalur Gaza dan kami menganggapnya sebagai langkah yang perlu dilakukan secara permanen," cetus Trump dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Netanyahu.
Trump juga mengaku heran dengan adanya penolakan dari warga Palestina terkait rencana relokasi yang digagasnya. Menurutnya, kondisi di Gaza sudah tidak layak dihuni, sehingga lebih baik bagi penduduknya untuk mencari tempat tinggal baru di negara lain.
"Saya tidak berpikir orang-orang harus kembali ke Gaza. Mengapa mereka ingin kembali? Tempat itu seperti neraka," ujar Trump.
Pernyataan ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari warga Palestina sendiri. Sebelumnya, Trump juga pernah menyampaikan gagasan serupa yang bersikeras merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania, meskipun kedua negara tersebut secara tegas telah menolak rencana tersebut.
Trump Sebut Mesir dan Yordania Akan Tampung Warga Gaza
Berdasarkan laporan dari Times of Israel, Trump berulang kali menyatakan bahwa Mesir dan Yordania akan bersedia menerima warga Gaza yang direlokasi. Meskipun kedua negara telah menyatakan penolakan mereka secara resmi, Trump tetap bersikeras bahwa mereka akan tunduk pada keputusan yang dibuat oleh AS.
"Mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya, Oke?" tegas Trump dalam kesempatan berbeda di Washington, D.C., pada 30 Januari 2025 lalu.
Selain itu, Trump juga menyinggung hubungan diplomatik dan bantuan yang telah diberikan AS kepada Mesir dan Yordania, yang menurutnya bisa dijadikan alasan agar kedua negara bersedia menerima warga Gaza.
"Kami telah melakukan banyak hal untuk mereka (Mesir dan Yordania), dan mereka akan melakukannya," ujar Trump dengan nada percaya diri.
Gagasan ini sontak memicu kecaman luas dari berbagai belahan dunia. Kritik keras datang tidak hanya dari warga Palestina, tetapi juga dari komunitas internasional, termasuk dari negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan AS.
Warga Palestina Bersikeras Menolak Relokasi
Di tengah upaya AS untuk mendorong relokasi, warga Palestina di Jalur Gaza tetap bersikeras mempertahankan tanah mereka. Berdasarkan laporan dari AP News, lebih dari setengah juta warga Palestina telah kembali ke Gaza utara dalam sepekan terakhir, meskipun kondisi di sana sangat memprihatinkan.
Wilayah Gaza utara yang telah luluh lantak akibat konflik tidak memiliki akses terhadap air bersih, listrik, serta infrastruktur dasar lainnya. Namun, bagi banyak warga Palestina, meninggalkan tanah kelahiran mereka bukanlah sebuah pilihan.
Salah satu warga Palestina, Amir Karaja, menyatakan bahwa dirinya lebih memilih tetap tinggal di Gaza meskipun harus menghadapi segala kesulitan yang ada.
"Kami teguh di sini," tegas Karaja saat dirinya sedang membersihkan sisa-sisa rumahnya di kamp Nuseirat di Gaza tengah.
"Ini tanah kami, dan kami adalah pemilik tanah yang jujur dan sejati. Saya tidak akan tergusur. Tidak Trump atau siapa pun dapat mencabut kami dari Gaza," imbuhnya.
Banyak warga Palestina lainnya menyuarakan sentimen serupa, menyatakan bahwa Gaza adalah tanah air mereka dan mereka tidak akan meninggalkannya untuk alasan apa pun.
Negara-Negara yang Menolak Gagasan Relokasi Warga Gaza
Sejumlah negara telah menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana relokasi warga Gaza yang digagas oleh Trump. Negara-negara tersebut termasuk China, Yordania, dan Indonesia, yang masing-masing menyampaikan kecaman keras terhadap gagasan tersebut.
China: Menentang Pemindahan Paksa Warga Gaza
Dilansir dari Anadolu Agency, Kementerian Luar Negeri China secara terbuka menolak usulan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza. Dalam konferensi pers di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengecam langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait dalam upaya memanfaatkan situasi konflik di Gaza.
"Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza," ujar Lin Jian dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 5 Februari 2025.
Lin Jian juga menegaskan bahwa komunitas internasional seharusnya memanfaatkan gencatan senjata untuk mencari solusi damai bagi masalah Palestina, bukan justru memperburuk kondisi dengan memaksa warga Palestina untuk meninggalkan tanah mereka.
Yordania: Warga Gaza Harus Tinggal di Tanah Air Palestina
Berdasarkan laporan dari Middle East Eye, Raja Yordania, Abdullah II, kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat ke negara-negara tetangga.
"Yang Mulia Raja menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman (Yahudi) dan menolak segala upaya untuk mencaplok tanah dan memindahkan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat," ujar pernyataan resmi dari pemerintah Yordania pada Kamis, 6 Februari 2025.
Raja Abdullah II juga menegaskan bahwa solusi terbaik adalah memastikan warga Palestina dapat tetap tinggal dan membangun kembali kehidupan mereka di tanah air mereka sendiri.
"Kami mendukung hak warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka," tegasnya.
Indonesia: Tolak Tegas Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain
Indonesia, sebagai salah satu negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, juga menyatakan penolakan tegas terhadap rencana relokasi warga Gaza. Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun media sosial X @Kemlu_RI, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa pemindahan paksa warga Palestina merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan internasional.
"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina," demikian pernyataan resmi Kemlu RI yang tayang pada Rabu, 5 Februari 2025.
Indonesia juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk perdamaian di Palestina adalah dengan mengupayakan tercapainya Solusi Dua Negara, yang mengakui hak Palestina untuk merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
"Upaya relokasi ini hanya akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," tegas Kemlu RI dalam pernyataan tersebut.
Seiring dengan meningkatnya tekanan internasional, banyak pihak kini menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya terkait rencana relokasi warga Gaza yang diajukan oleh Trump. Sementara itu, warga Palestina tetap teguh pada pendirian mereka untuk bertahan dan membangun kembali kehidupan di tanah air mereka sendiri. (Tim Liputan).
Editor : Lan
