Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis: Antara Ancaman, Penolakan, dan Evaluasi
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak di seluruh Indonesia.
Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan, khususnya di Papua. Di wilayah ini, penolakan terhadap program MBG datang dengan ancaman dari kelompok separatis, Operasi Papua Merdeka (OPM), yang menyatakan bahwa makanan yang dibagikan dapat meracuni generasi muda Papua dalam jangka panjang.
Panglima OPM, Undius Kogoya, bahkan mengancam akan membakar sekolah-sekolah yang menjalankan program MBG dan menyebut makanan yang diberikan sebagai racun.
“Makan itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang,” ujar Undius.
Selain ancaman dari OPM, program ini juga mendapat kecaman dari pelajar Papua. Dalam sebuah aksi damai pada 3 Februari 2025, ratusan siswa dari Aliansi Pelajar Se-Yahukimo di Dekai, Papua Pegunungan, menyuarakan penolakan terhadap MBG.
Mereka menuntut pendidikan gratis, dengan spanduk yang menyatakan, “Kami tidak butuh makan gratis, kami butuh pendidikan.” Aksi ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap alokasi dana untuk program makanan, sementara kebutuhan mendesak lainnya, seperti perbaikan kualitas pendidikan, dianggap lebih penting oleh pelajar setempat.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengakui bahwa MBG adalah program baru dan masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus disempurnakan, dengan masukan dari berbagai pihak yang akan digunakan untuk memperbaiki pelaksanaannya di masa depan.
Abdul Mu'ti juga menyampaikan bahwa kementeriannya mendukung penuh program MBG.
“Program ini nanti kan masih terus akan dievaluasi dan juga akan terus disempurnakan,” katanya, sambil mengingatkan bahwa setiap kasus yang terjadi di lapangan akan menjadi bahan masukan untuk pengembangan program.
Sementara itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa MBG adalah murni tugas kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan isu politik. Ia mengungkapkan bahwa TNI Angkatan Darat akan diterjunkan untuk mengamankan distribusi makanan di daerah yang belum kondusif.
“Kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” tambah Sjafrie, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kelancaran pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang rawan.
Secara keseluruhan, meskipun mendapat tantangan keras, program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan dengan upaya untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaannya agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama anak-anak di daerah yang membutuhkan. (Tim Liputan).
Editor : Lan
