Diskon dan Pembebasan Tarif Tol: Upaya Pemerintah Kurangi Beban Biaya Transportasi Saat Lebaran
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengumumkan kebijakan baru yang akan sangat membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 Hijriah. Dalam kebijakan ini, pemerintah memutuskan untuk membebaskan tarif jalan tol di sepanjang 132,77 kilometer (km) demi mendukung pergerakan masyarakat selama periode mudik yang padat.
Kebijakan ini mencakup dua kategori utama jalan tol. Yang pertama adalah 74,35 km jalan tol yang telah direncanakan untuk beroperasi pada kuartal pertama tahun 2025. Sementara itu, kategori kedua adalah 58,42 km jalan tol fungsional sementara yang akan dibuka secara khusus hanya selama periode mudik guna memberikan akses lebih luas bagi pemudik.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan tujuan utama mendukung kelancaran perjalanan masyarakat yang hendak merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Menurutnya, upaya ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi yang bisa mendukung mobilitas masyarakat dengan lebih efisien dan lancar.
"Untuk mendukung Idulfitri, ditargetkan tol operasional di kuartal pertama 2025, yang fungsional sementara ini untuk arus mudik di tahun 2025 sepanjang 132,77 kilometer," ujar Diana Kusumastuti dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 7 Februari 2025.
Beberapa ruas jalan tol yang akan dibebaskan tarifnya selama periode Lebaran 2025 mencakup:
Ruas jalan tol Binjai-Langsa, seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km
Ruas jalan tol Pekanbaru-Padang, seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,60 km
Ruas jalan tol Solo-Yogyakarta, Nyia Kulon Progo, paket 1.2 (Klaten-Purwomartani segmen Klaten-Prambanan) sepanjang 8,60 km
Ruas jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, sebagian seksi dua (Kuala Tanjung-Indrapura) sepanjang 10,15 km
Ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh, seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeun) sepanjang 24,67 km
Ruas jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, sebagian seksi 4 (Sinaksak-Pematang Siantar) sepanjang 12,37 km
Ruas Jakarta-Cikampek II Selatan, paket 3 (Sukabumi-Sadang segmen Kutanegara-Sadang) sepanjang 8,50 km
Ruas Probolinggo-Banyuwangi, paket 1 (Gending-Kraksan) sepanjang 12,88 km
Selain kebijakan pembebasan tarif untuk beberapa ruas jalan tol tertentu, Kementerian PU juga tengah mempertimbangkan kemungkinan memberikan diskon tarif bagi jalan tol lainnya di seluruh Indonesia. Namun, besaran serta jadwal penerapan diskon ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
"Kita nanti mesti berhitung lagi. Mungkin kalau ada diskon-diskon untuk jalan tol, tapi entah jam berapa sampai jam berapa," ujar Diana Kusumastuti.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mengungkapkan bahwa ada peluang besar bagi pemerintah untuk memberikan diskon tarif tol dalam periode libur Lebaran 2025. Langkah ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam memberikan diskon tiket pesawat, kapal laut, dan kereta api guna mengurangi beban biaya transportasi masyarakat saat musim mudik.
"Kita mencoba dan saya mohon doanya nih karena tidak bisa berjanji terlebih dahulu. Kita sedang berusaha agar bisa mengurangi biaya transportasi, ya tentu udara, tapi juga kapal dan kereta api. Bahkan kita sedang hitung apakah tol juga bisa ada diskon, ada pengurangan," ungkap AHY dalam pernyataannya saat mengunjungi Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Pada tahun-tahun sebelumnya, wacana pemberian tol gratis secara menyeluruh telah muncul, namun sulit diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Malaysia sempat memberikan kebijakan tol gratis bagi kendaraan pribadi kelas 1 selama dua hari saat Lebaran.
Namun, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Subakti Syukur, menjelaskan bahwa kebijakan ini hanya bisa terjadi di Malaysia karena pemerintahnya memberikan kompensasi sebesar 37,6 juta Ringgit atau sekitar Rp126,3 miliar kepada operator jalan tol.
“Di Malaysia itu dua hari gratis karena pemerintah mengkompensasi sebesar 37,6 juta Ringgit atau Rp126,3 miliar,” jelas Subakti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR pada Rabu, 3 April 2024.
Subakti juga menambahkan bahwa kebijakan serupa sulit diterapkan di Indonesia karena kepemilikan perusahaan jalan tol yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Beberapa jalan tol juga dimiliki oleh investor asing, sehingga setiap kebijakan yang terkait dengan pembebasan tarif harus dibahas secara mendalam terlebih dahulu. Bahkan, pemberian diskon tarif tol pun memiliki tantangan tersendiri dalam implementasinya.
“Kalau ditanggung kami semua, agak repot juga diskusinya. Enggak semuanya milik BUMN,” ujarnya.
Sebagai alternatif dari kebijakan tol gratis, pemerintah telah mempertimbangkan penerapan diskon tarif tol seperti yang dilakukan pada tahun 2024. Saat itu, pemerintah hanya memberikan diskon tarif tol bagi para pemudik. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat, Tulus Abadi, menjelaskan bahwa keputusan diskon tarif tol berada di tangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Asosiasi Tol Indonesia (ATI) bahkan telah menyampaikan usulan diskon tarif tol kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
“Pertama diskon tarif itu kompetensinya BUJT. Asosiasi Tol Indonesia sudah berkirim surat kepada Menteri PUPR untuk menginformasikan bahwa akan ada diskon tarif kisarannya maksimum 20 persen dari yang ada, khususnya di Trans Jawa yang diberlakukan,” jelas Abadi pada 2024 silam.
Jasa Marga akhirnya menerapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen setelah mendapat dorongan dari pemerintah. Subakti Syukur menambahkan bahwa ada kemungkinan diskon yang lebih besar, bahkan hingga 50 persen di masa mendatang, asalkan pemerintah dan operator tol dapat berbagi beban dalam pemberian diskon ini.
“Misalnya ATI berapa persen, pemerintah berapa persen. Tapi dipilih harinya, lajur mana, bisa begitu,” tambahnya.
Meskipun kebijakan tol gratis masih dianggap sulit untuk diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, masyarakat kini bisa menikmati fasilitas tol gratis di beberapa ruas jalan tol tertentu selama periode mudik Lebaran 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu memperlancar arus mudik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga mereka.(Tim Liputan).
Editor : Lan
