Sebanyak 214 CPNS Baru Tempati 19 Unit Kerja Di KPK
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serah terima 214 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) selaku pejabat pembina kepegawaian kepada 19 unit kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada hari Senin (29 April 2024) lalu.
Sebanyak 214 orang CPNS KPK ditempatkan pada 19 unit kerja, yaitu Biro Hukum, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Direktorat Monitoring, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi.
Kemudian di Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Bidang Korsup, Direktorat Pembinaan Jaring Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Sekretariat Dewan Pengawas.
Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya H. Harefa menegaskan kepada para CPNS baru pentingnya menjaga integritas di lingkungan KPK.
“Integritas sangat dijunjung tinggi di KPK. Integritas merupakan pondasi dalam diri sendiri untuk memastikan kita semua tetap kokoh dalam menjalankan tugas dan kewajiban,” pesan Cahya.
CPNS baru telah mengikuti orientasi dan induksi di KPK pada 1-26 April 2024. Mereka dibekali nilai-nilai dasar ‘IS KPK’ yakni; Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme dan Kepemimpinan. Selain itu, para CPNS baru juga sudah diberikan pembekalan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), nilai kode etik, dan prosedur kerja di lingkungan KPK.
Total pelamar CPNS KPK 2023 mencapai 222.627 orang. Dari jumlah tersebut, peserta lolos Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) sejumlah 179.765 orang. Peserta yang lolos SKB sebanyak 214 orang dan dinyatakan lolos dalam seleksi CPNS KPK, terdiri dari 78 orang laki-laki dan 136 orang perempuan.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) @KejaksaanRI Tony T. Spontana menyampaikan bahwa dalam menghadapi tuntutan reformasi birokrasi, dibutuhkan perubahan-perubahan ke depan dengan cepat.
“Melalui pelatihan ini peserta harus serta siap dalam menghadapi segala hal dalam bertugas, setiap individu diharapkan mempunyai kapabilitas dan integritas diri agar dapat berkomitmen menjaga marwah lembaga sebagai aparat penegak hukum,” pungkas Tony. (Sumber : Humas KPK RI)
Editor : Aan
.jpg)
.jpg)
