Kaper BKKBN Kalbar Kumpulkan OPD KB Pacu Realisasi BOKB
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menginisiasi rapat koordinasi monitoring evaluasi program percepatan penurunan stunting tingkat provinsi pada Rabu (29/11/2023).
Dalam rangkaian kegiatan itu secara khusus digelar agenda yang mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi program KB (OPD-KB). Hal tersebut sebagai tindak lanjut arahan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam rapat pimpinan (rapim) belum lama ini.
Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Kalbar Pintauli Romangasi Siregar menyebut belum lama ini Kaper se Indonesia telah dipanggil dalam rapim yang membahas realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Para kaper tersebut menurutnya telah diminta untuk berkomitmen mampu mensiasati dalam upaya mendongrak capaian realisasi BOKB dimasing-masing provinsi.
“Ini menjadi tindak lanjut dari intruksi Kepala BKKBN Bapak Hasto, pertemuan ini wujud yang sudah kita sepakati dalam rapim nasional, kita bertemu dengan seluruh OPD KB dan TA,” kata Pintauli Romangasi Siregar.
Dirinya menambahkan pertemuan itu sengaja digelar untuk membahas program Bangga Kencana yang di dalamnya terdapat anggaran yang diturunkan ke kabupaten kota melalui BOKB. Terlebih selama ini realisasi BOKB di Provinsi Kalbar juga masih cukup rendah.
Pintauli optimis capaian realisasi BOKB di Provinsi Kalbar masih bisa digenjot dengan maksimal meskipun memang saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Misalnya jika dilihat dalam beberapa waktu terakhir ada peningkatan dari 35 persen menjadi 51 persen.
Melihat angka tersebut dirinya berkeyakinan capaian realisasi BOKB di Provinsi Kalbar masih berpeluang untuk mencapai angka lebih besar. Namun menurutnya tetap diperlu penguatan dari tingkat provinsi dan kepala OPD KB kepada pelaksana di tingkat lapangan.
“Agar lebih intens melakukan evaluasi baik kepada penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK) maupun mitra kerja lainnya yang terkait anggaran yang diturunkan dalam BOKB,” ungkap Pintauli.
Pintauli mengungkapkan realisasi BOKB sangat menjadi atensi Kepala BKKBN RI Bapak Hasto karena anggaran tersebut menjadi salah satu senjata untuk percepatan penurunan stunting. Lantaran hampir 60 persen dari anggaran BOKB yang dikucurkan diperuntukkan bagi percepatan penurunan stunting.
“Kalau realisasi rendah berarti dana yang sudah diperjuangkan pada tingkat pusat lalu diturunkan sampai ke level desa itu tidak memberikan dampak, kalau realisasi rendah berarti tidak dikerjakan dan dilaksanakan pendampingan pada lini lapangan,” tutupnya. (BP)
Editor : Aan
