Pj Gubernur Provinsi Kalbar Harisson
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Lambannya serapan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) oleh Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendapatkan sorotan Penjabat (Pj) Gubernur Harisson.
Dirinya mengungkapkan rasa kegeramannya lantaran serapan anggaran yang dikucurkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke pemerintah kabupaten kota tersebut baru mencapai 33,35 persen.
Padahal Pj Gubernur Provinsi Kalbar Harisson menilai keberadaan anggaran BOKB memiliki fungsi sangat strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Anggaran BOKB ini penting, dalam upaya kita menurunkan stunting itu kuncinya dengan penyuluhan-penyuluhan, anggarannya itu ada di BOKB,” kata Pj Gubernur Kalbar Harisson saat diwawancarai pada Rabu (1/11/2023).
Seperti diketahui pada 2023, 14 kabupaten kota di seluruh Kalbar mendapatkan kucuran anggaran BOKB total lebih dari 79 miliar rupiah. Namun hingga 31 Oktober 2023 serapan anggaran BOKB di 14 kabupaten kota tersebut baru mencapai 33,35 persen atau sekitar 26,51 miliar rupiah.
Harisson menyebut percepatan penyerapan anggaran BOKB memerlukan komitmen para kepala Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) kabupaten kota. Terutama dengan benar-benar melakukan supervisi, monitoring dan pembinaan terhadap penyerapan anggaran BOKB.
“Kepala OPD KB kabupaten kota jangan cuek, jangan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di dinas masing-masing,” tegas Harisson.
Pj Gubernur Harisson menegaskan dirinya tidak segan akan menegur kepala OPD KB melalui Bupati dan Wali Kota jika penyerapan anggaran BOKB masih rendah. Maka harus ada komitmen kepala OPD KB kabupaten kota untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran BOKB.
“Saya akan tegur itu kepala OPD KB melalui Bupati dan Wali Kota yang penyerapan rendah,” ungkapnya.
Harisson yang memiliki latar belakang dunia kesehatan tersebut mengungkapkan permasalahan administratif yang dihadapi dilapangan tidak seharusnya menjadi alasan anggaran tidak terserap dengan baik. Lalu hal tersebut justru berdampak pada tersendatnya penyerapan anggaran BOKB.
“Jangan sampai karena alasan administratif lalu pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan yang menyebabkan penyerapan anggaran BOKB menjadi tersendat,” ungkap Harisson.
Kemudian, Harisson juga meminta OPD KB untuk menjalin kerjasama intensif dengan para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pelaksana di lini lapangan.
Koordinasi tersebut menurutnya sangat penting agar pelaksanaan berbagai program dapat tepat sasaran dan sesuai petunjuk teknis (juknis). Agar dapat berdampak maksimal dalam percepatan penurunan stunting Provinsi Kalbar.
“OPD KB dan para PKB/PLKB harus bisa selalu berkoordinasi maksimal, ini dalam upaya kita bersama dalam menekan angka stunting Kalbar,” kata Harisson.
Selain itu Harisson juga mengingatkan para PKB dan PLKB untuk terus getol menggencarkan berbagai program dalam upaya menggenjot capaian realisasi BOKB.
Dirinya mewanti-wanti para PKB/PLKB agar tidak muncul kesan malas-malasan bahkan ogah-ogahan dalam melaksanakan berbagai kegiatan.
“Jangan sampai PKB/PLKB malah terkesan ogah-ogahan bahkan malas-malasan melaksanakan program, ini menurut saya perlu komitmen bahkan tindakan tegas dari kepala OPD KB kabupaten kota,” jelasnya.
Terpisah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Pintauli Romangasi Siregar mengungkapkan anggaran BOKB yang dikucurkan ke pemerintah kabupaten kota memang sebagian besar porsinya diperuntukan guna membantu percepatan penurunan stunting.
Sehingga dikatakan Pintauli dalam realisasi anggaran BOKB tersebut diperlukan dorongan dari pimpinan daerah agar serapannya bisa semakin baik.
“Hampir 55 persen dari total BOKB yang diturunkan ke kabupaten kota untuk membantu, anggaran BOKB ini harus kita manfaatkan terutama yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting,” kata Pintauli.
Dirinya merincikan beberapa program untuk membantu percepatan penurunan stunting di kabupaten kota yang dibiayai dalam anggaran BOKB diantaranya yakni honor bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar namun anggara tersebut sebagai bentuk dukungan kepada TPK dalam memberikan pendampingan kepada ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu balita dan baduta.
“Didalam BOKB juga diberikan disediakan anggaran pulsa atau kuota untuk memudahkan TPK memberikan pendampingan terhadap keluarga,” jelasnya.
Ia menambahkan pulsa dan kuota tersebut dapat dimanfaatkan TPK menyampaikan pelaporan melualui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (elsimil). Lewat pelaporan tersebut akan bisa diketahui kondisi balita pada daerah pendampingan.
Kemudian kondisi ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) atau tidak serta yang tidak kalah penting yakni mendorong dan mendampingi para calon pengantin untuk memeriksakan kesehatan mereka pada puskesmas.
“Anggaran penurunan stunting memang tepat untuk para TPK karena disitu lebih banyak porsinya,” ujar Pintauli.
Pintauli menuturkan didalam anggaran BOKB juga terdapat porsi pengadaan BKB kit yang menjadi alat edukasi untuk penurunan stunting. BKB kit merupakan alat edukasi bagi kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) untuk mengajak para ibu-ibu memahami pola asuh anak yang baik.
Selanjutnya didalam BKB kit juga disediakan Kartu Kembang Anak (KKA) yang dapat memantau perkembangan anak sesuai usianya. Sehingga pada saat anak ditimbang di Posyandu maka perkembangannya akan mudah dipantau lewat KKA yang terdapat dalam BKB kit.
“Di KKA akan terpantau perkembangan anak misalnya pada usia tertentu sudah harus merangkak, duduk dan lainnya bisa terpantau dengan baik di BKB kit,” jelasnya.
Dikatakan Pintauli, pada BOKB juga dianggarkan kegiatan untuk menunjang audit kasus stunting yang melibatkan para pakar. Hal tersebut dalam upaya melihat akar masalah terjadinya kasus stunting pada suatu wilayah. Untuk kemudian dirumuskan solusi dalam pemecahan masalah tersebut.
“Jadi banyak instrumen yang kita persiapkan di BOKB ini untuk percepatan penurunan stunting,” tambah Pintauli.
Disamping itu pada BOKB menurut Pintauli juga dianggarkan untuk mendukung operasional balai KB dimasing-masing wilayah. Lalu juga untuk mendukung pelayanan KB dalam upaya meningkatkan pencapaian kepesertaan. Serta tersedia anggaran penggerakan kampung KB.
“Kita harapkan memang anggaran BOKB yang telah dikucurkan ke kabupaten kota ini serapannya bisa maksimal,” pungkasnya.(BP)
Editor : Aan
