KALBARNEWS.CO.ID (MELAWI) - Usai menyampaikan materi dalam workshop percepatan penurunan stunting pada di Kabupaten Melawi. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kemudian melanjutkan dengan bertemu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Pintauli Sambangi PKB/PLKB Melawi Himpun Kendala Temukan Solusi di Lapangan
Pintauli sengaja menyambangi PKB/PLKB di Kabupaten Melawi untuk menghimpun segala kendala yang dihadapi petugas yang menjadi ujung tombak dilapangan tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi PKB/PLKB tersebut sekaligus dicarikan solusi untuk mengoptimalkan kinerja dalam percepatan penurunan stunting.
“Mumpung saya hadir di Kabupaten Melawi kenapa tidak kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu (petugas lapangan), untuk mencari kendala yang dihadapi dan mencari solusi,” kata Pintauli pada Selasa (23 Mei 2023).
Pintauli menyebut secara jumlah sebenarnya keberadaan pengelola lapangan di Kabupaten Melawi dinilainya cukup. Dengan PKB/PLKB yang PNS, PPPK dan tenaga kontrak yang ditempatkan di kecamatan yang total berjumlah 16 orang. Maka jumlah tersebut terbilang cukup untuk mengelola 11 kecamatan di Kabupaten Melawi.
Namun setelah dilakukan reviu ternyata banyak hal yang masih tidak terlaporkan dengan baik sehingga hal tersebut berdampak pada capaian Kalbar menjadi rendah. Lewat pertemuan tersebut telah ditemukan solusi terutama dalam memasukkan data yang sebenarnya bukan hal sesuatu yang sulit.
“Kita akan terus berupaya menggali permasalahan petugas dilapangan agar pekerjaan yang dilakukan mereka tidak terasa berat,” kata Pintauli.
“Kita berharap pada akhir bulan ada perkembangan pelaporan dari petugas, kita evaluasi hari ini sampai dilevel kelompok, berbagai kendala kita coba gali dan temukan solusi,” sambungnya.
Pintauli mengungkapkan kendala yang disampaikan petugas lapangan juga terkait dengan tidak tersedianya anggaran saat harus bertemu kelompok bina ketahanan keluarga. Padahal sebenarnya anggaran tersebut sudah tertuang di dalam Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
“Sebenarnya ini karena ketidaksesuaian pemahaman sehingga diperlukan duduk bersama antara (pemda) kabupaten dengan petugas lapangan,” jelasnya.
“Kita berharap dengan menggali satu persatu persoalan ini dan kita sentuh hatinya maka pelaporan dari petugas lapangan bisa berjalan dan terisi dengan baik,” tutupnya. (BP)
Editor : Aan
