KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Kehidupan partai-partai politik di Indonesia sampai saat ini sesungguhnya masih berada dalam posisi dilematis. Di satu siai, mereka dianggap sebagai entitas yang sangat penting karena perannya yang sedemikian vital bagi proses-proses politik di negeri ini. Bahkan diletakkan sebagai pilar utama demokrasi. Kamis (19 Januari 2023).
Pertikaian Internal Masih Diidentikkan Dengan Partai-Partai Politik
Hal ini diungkapkan pengamat politik Kalimantan Barat, Syafaruddin DaEng Usman, kemarin.
“Karena itu, banyak ekspektasi dari berbagai kalangan yang dilayangkan ke pundak mereka, agar performa mereka semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Tetapi pada sisi lain, ungkap Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalbar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI ini, hampir aemua partai politik di republik ini belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut.
“Alih-alih memberikan secercah harapan, justru mereka kerap dijadikan sasaran kritik, malah terkadang dianggap sebagai sumber masalah dari berbagai anomali politik,” paparnya.
Dalam konteks konflik, menurut Syafaruddin, atau kasus merebaknya korupsi di Indonesia, sering kali partai politik dianggap sebagai penyebabnya.
“Sayangnya, anggapan tersebut sulit dibantah,” lanjut pengajar Sejarah Sosial Politik Indonesia (SSPI) di salah satu perguruan tinggi negeri ini.
Lebih jauh disebutnya, publik Indonesia kerap kali disuguhi oleh berita-berita terkait dengan partai politik. Tetapi ironisnya, bukan berita-berita baik yang muncul, melainkan berita-berita buruk
“Setidaknya dalam gegap gempita dan hiruk pikuk kehidupan partai politik hal-hal buruklah yang lebih banyak muncul ke ruang publik. Tampaknya sampai hari ini pun kecenderungan seperti itu masih terasa kuat,” tambahnya.
Syafaruddin menilai, di waktu-waktu belakangan ini, ada satu fenomena yang membuat citra partai-partai politik di Indonesia semakin buruk di mata publik, yakni sengketa atau perselisihan internal.
“Sengketa dalam hal ini berbeda dengan konflik atau pertikaian. Kalau konflik, mesti bisa berlangsung dengan sangat sengit, bahkan menjurus pada penggunaan kekerasan. Tetapi tidak sampai dibawa ke dunia pengadilan,” tegasnya.
Digariskannya, sementara sengketa atau perselisihan, sekalipun berlangsung tidak cukup sengit apalagi menggunakan kekerasan, tetapi penyelesaiannya harus sampai ke pengadilan atau dibawa ke ranah hukum.
“Penyelesaian di tingkat internal tidak lagi cukup memadai, sehingga mau tidak mau mesti melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan. Kenyataan ini sebenarnya sungguh-sungguh ironis. Karena dengan demikian, partai-partai politik seolah-olah mempertontonkan aibnya ke muka publik,” ujarnya. (Tim Liputan).
Editor : Lan
