KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Negara-negara G20
memiliki komitmen kuat dalam mengatasi tantangan global dan menyatukan upaya
bersama demi pemulihan ekonomi yang lebih baik dari krisis COVID-19 serta
mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif di negara-negara seluruh
dunia. Senin (26 Desember 2022)
Peran SAI20 Mengawal Akuntabilitas Dan Transparansi G20
Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan
ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara di dunia sehingga mengharuskan
pemerintah di negara-negara tersebut bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi
krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Saat mengatasi krisis akibat virus mematikan
tersebut, sejumlah besar dana publik digunakan melalui berbagai inisiatif di
tingkat nasional, regional, dan global. Risiko moral atau moral hazard pun menjadi tantangan tersendiri di
masa-masa itu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) alias Supreme
Audit Institutions (SAI) sebagai mitra negara G20, memiliki peran besar dalam
memastikan hingga meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik,
serta efektivitas program dan kebijakan masing-masing negara.
Maka dari itu, BPK RI saat Presidensi G20
Indonesia berlangsung menginisiasi pembentukan SAI20 dan mendorong agar SAI
bisa menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi
melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan foresight. Ketiga
peran ini wajib dijalankan sebuah lembaga pemeriksa berdasarkan INTOSAI
Accountability Organization Maturity Model.
Fungsi oversight berupa
meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, sedangkan insight adalah memberikan wawasan tentang
kebijakan publik dan foresight adalah
tinjauan atas pilihan alternatif masa depan. Untuk peran foresight, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menilai
Indonesia menjadi yang terdepan dalam penerapannya di antara negara-negara G20.
SAI20 bisa menjadi wahana pendorong peran
signifikan SAI negara-negara anggota G20 agar memaksimalkan fungsi insight dan foresight,
dengan tetap menjalankan peran oversight agar
lebih memberikan nilai dan manfaat kepada pemangku kepentingan.
Adapun SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan
SAI negara anggota G20 dengan tujuan memberikan kontribusi kepada Pemimpin G20
dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik,
serta membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam
ekosistem dan komunitas G20.
Engagement group ini mendorong pemerintah agar menegakkan akuntabilitas
meski di tengah pandemi, serta menjadi wahana bertukar pengalaman mengenai
pemeriksaan atas program dan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi
pasca pandemi.
Pengalaman SAI negara lain seperti Amerika
Serikat (Government Accountability Office/GAO), Inggris (National Audit Office/NAO), atau negara lainnya dalam
menjalankan fungsi insight dan foresight bisa menjadi masukan bagi BPK RI
yang sedang memperkuat fungsi insight dan
pada 2021 menghasilkan strategi foresight pertama.
BPK yang modern dan maju tentu akan menghasilkan
produk-produk yang lebih berbobot serta memenuhi ekspektasi para pemangku
kepentingan. Akuntabilitas yang lebih substansial dan pada level yang semakin
tinggi dari sekedar pemeriksaan administratif bisa diwujudkan, sehingga muncul
pemahaman bahwa kebutuhan transparansi tata kelola keuangan negara adalah hal
yang tidak bisa ditawar.
SAI20 turut menyuarakan hasil-hasil working group G20 di INTOSAI atau asosiasi SAI
internasional lainnya mengenai upaya pencapaian target-target Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Sebagaimana diketahui, pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu
prioritas yang dibahas G20 dalam Presidensi Indonesia.
Suara SAI20 tentunya akan memiliki dampak
signifikan, mengingat SAI dari negara-negara G20 merepresentasikan sekitar 2/3
penduduk global, 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen produk
domestik bruto (PDB) dunia.
Oleh karenanya, Presiden RI Joko Widodo
mengapresiasi pembentukan SAI20 yang semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia
di forum G20. SAI20 menjadi warisan, khususnya dalam mewujudkan peran serta SAI
dalam mengatasi berbagai tantangan global, mulai dari upaya untuk pulih dari
krisis akibat pandemi COVID-19 hingga upaya mempercepat pencapaian target SDGs.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan
Maharani pun memberikan apresiasi kepada BPK RI atas inisiatif pembentukan
SAI20 yang dapat merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan
akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara di tengah dan pasca pandemi.
Pemulihan ekonomi global dan melanjutkan kerja
pencapaian SDGs akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang
dimiliki masing-masing negara. Dengan demikian, kerja sama global dalam
memperkuat pemulihan ekonomi perlu diarahkan pada kerja sama bidang keuangan
dan moneter, yang dapat memberikan ruang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi
masing-masing negara, walaupun setiap negara memiliki tantangan yang
berbeda-beda.
"Melalui kerja bersama, kolaborasi, dan
gotong royong, antarnegara diharapkan dapat meningkatkan langkah-langkah yang
lebih cepat dalam merespon permasalahan global. Hal ini dapat kita lakukan jika
pemerintah, parlemen, dan SAI menggunakan kesempatan dalam forum G20, P20, dan
SAI20 untuk membangun komitmen kuat dalam menyelamatkan nasib dunia melalui
keputusan-keputusan dan agenda kerja bersama yang nyata," kata Puan.
Kerja sama global dalam melanjutkan capaian SDGs
dapat diarahkan kepada kerja sama sektoral, misalnya di bidang kesehatan,
pangan, energi, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau,
yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, kerja sama global perlu melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, pihak, legislatif, hingga SAI, yang menyentuh
substansi antar bidang, multi sektor, geopolitik, ekonomi, sosial, pangan, dan
lainnya.
SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara
SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20 (P20). Parlemen, melalui P20,
ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah
masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama.
Melalui tugas konstitusionalnya, parlemen akan
berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat
memperkuat implementasi agenda bersama negara G20 yang dapat memperkuat
pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, mengungkapkan P20
dan SAI20 memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk
mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk
SDGs.
"Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama
dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi
pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program
negara-negara G20,” kata Isma.
Capai komunike
Sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20
digelar, SAI20 menghelat KTT pada 29-30 Agustus 2022 yang membahas dua isu
prioritas, yakni percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pencapaian SDGs.
Terkait isu pemulihan ekonomi, SAI20 membahas
kebijakan yang diambil pemerintah di negara-negara G20 dalam memitigasi dampak
pandemi COVID-19. Sedangkan mengenai isu SDGs, KTT SAI20 menggarisbawahi
terhambatnya upaya pencapaian target SDGs akibat pandemi.
KTT SAI20 dihadiri oleh 12 negara, yakni delapan
negara hadir secara langsung dan empat negara hadir secara virtual. Adapun 12
negara tersebut adalah Indonesia, Australia, Argentina Brasil, Arab Saudi,
Korea Selatan, India, Rusia, Meksiko, Afrika Selatan, Tiongkok, dan Turki.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebutkan KTT
SAI20 menjadi langkah awal kolaborasi lembaga audit negara-negara yang
tergabung dalam kelompok G20.
"Peran pengawasan atau audit itu menjadi
penting saat kondisi normal dan tidak normal. Karena krisis juga dialami
berbagai negara, kami harapkan pengalaman masing-masing negara ini saling
memperkaya, termasuk BPK dalam menghadapi tantangan ke depan,"
kata Ma'ruf Amin.
Usai KTT berakhir, SAI20 berhasil menyepakati
komunike yang berisi 12 pernyataan. Bagian pertama pernyataan bersama terdiri
dari 8 pernyataan mengenai rasionalisasi hadirnya SAI20 sebagai engagement group G20.
Kemudian, bagian kedua adalah dua pernyataan
rekomendasi SAI20 kepada pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai
percepatan pemulihan ekonomi dan capaian Agenda SDGs. Bagian terakhir mengenai
keberlanjutan dan kolaborasi SAI20 dalam mempromosikan efisiensi, efektivitas,
dan transparansi administrasi publik.
Komunike SAI20 mengungkapkan urgensi pelibatan
berbagai pemangku kepentingan dalam menanggapi isu-isu global yang penting
untuk memastikan pemetaan komprehensif dan koherensi program, serta kebijakan
pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan.
BPK RI telah melakukan berbagai upaya sebagai
bukti kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, misalnya melakukan
pemeriksaan atas upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor
transportasi, serta mengintegrasikan transportasi perkotaan dan menerapkan
upaya konservasi energi.
Dengan adanya komunike, SAI20 menjadi suatu
kontribusi nyata BPK RI bagi pelaksanaan Presidensi G20 di Tanah Air tahun ini.
Atas inisiator pembentukan SAI20 dalam Presidensi G20 Indonesia, BPK RI pun
menerima penghargaan dalam acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia
baru-baru ini.
Tak hanya komunike, KTT SAI20 turut merilis
aturan tata cara alias Rules of Procedures (RoP)
yang merupakan aturan tata kelola untuk berbagai kegiatan SAI20 pada masa kini
dan masa mendatang.
KTT SAI20 juga memberikan pandangan kepada para
anggotanya mengenai gambaran tentang bagaimana penerapan transparansi dan
akuntabilitas pada masa pandemi. Adapun selama COVID-19 melanda, Indonesia
mampu menjadi contoh dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan
uang negara.
Hal tersebut antara lain terlihat dari hasil
pemeriksaan BPK yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada 83
kementerian/lembaga (K/L) dari total 87 K/L, serta 500 pemerintah daerah
(pemda) dari total 530 pemda yang ada.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan hal
ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena tentunya sangat banyak
kesempatan untuk melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara di masa
krisis.
"Akuntabilitas dan transparansi penggunaan
uang negara ini pun telah menghasilkan output dan outcome yang baik, terutama terhadap
kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia
sudah mulai turun setelah sebelumnya naik ke level dua digit akibat
pandemi," ujar Sri Mulyani.
Melalui SAI20, seluruh badan pemeriksa
negara-negara G20 ke depannya diharapkan bisa semakin memperkuat fungsi akuntabilitas
dan transparansi keuangan negara untuk semakin mendekatkan G20 kepada tujuan
utamanya, yakni mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan,
seimbang, dan inklusif. (Tim Liputan)
Editor : Aan
