KALBARNEWS.CO.ID (MEMPAWAH) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar monitoring dan evaluasi intensifikasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan. Kegiatan tersebut melibatkan para bidan di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Mempawah. Rabu (7 Desember 2022).).
BKKBN Kalbar Himpun Masukan Dari Bidan Untuk Tingkatkan Pelayanan KB
Subkoordinator Subbid Kesehatan Reproduksi perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Ainul Fithri menjelaskan monitoring dan evaluasi intensifikasi pelayanan KB sebelumnya telah diselenggarakan pada dua tempat yakni Desa Temajuk dan ibukota Kabupaten Sambas. Selanjutnya kegiatan yang menghadirkan para bidan tersebut juga dilaksanakan di Kabupaten Mempawah.
"Kegiatan ini untuk menghimpun masalah yang terjadi pada bidan di masing-masing wilayah," ungkap Subkoordinator Subbid Kesehatan Reproduksi perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Ainul Fithri.
Dirinya menyebutkan dalam monitoring dan evaluasi intensifikasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan pihaknya mengumpulkan bidan swasta maupun puskesmas untuk menggali masalah yang dihadapi selama bertugas. Untuk selanjutnya dicarikan solusi agar dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pelayanan KB.
"Di Mempawah ini juga sama intinya mencari kendala-kendala yang selama ini dihadapi para bidan. Masing-masing daerah pasti menghadapi masalah yang berbeda," jelasnya.
Terpisah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah, Jamiril mengungkapkan pelayanan KB di Kabupaten Mempawah terus digencarkan baik melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun klinik bidan praktek. Lalu untuk di tingkat kecamatan bisa dilakukan di puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah.
"Selain itu pelayanan KB bisa dilakukan di posyandu dan bisa juga dipusatkan pada satu tempat," ungkap Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah, Jamiril.
Dirinya menambahkan untuk pelayanan KB di wilayah yang cukup jauh dari ibukota kabupaten seperti Kecamatan Sadaniang. Untuk pelayanan KB di wilayah tersebut maka pihaknya biasa terlebih dahulu menyurati perangkat desa. Lalu untuk daerah yang mudah cukup dengan himbauan warga akan datang ke fasilitas kesehatan.
"Untuk masyarakat sebagian besar sudah memahami dan mengenali berbagai alat kontrasepsi, lalu untuk pengaturan jarak kehamilan warga juga alhamdulillah memahami," tutupnya. (BP)
Editor : Aan
