KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Bank Indonesia (BI) menyiapkan lima bauran kebijakan untuk
tahun depan dalam rangka memperkuat ketahanan, pemulihan dan kebangkitan
Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat serta risiko
terjadinya resesi di beberapa negara. Rabu (30 November 2022).BI Siapkan Lima Bauran Kebijakan Untuk Hadapi Gejolak Global 2023
“Perkenankan kami menyampaikan arah bauran
kebijakan BI 2023. Dengan berlanjutnya gejolak global maka kebijakan moneter
tetap akan kami arahkan pada stabilitas. Pro stability,” katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia
2022.
Lima kebijakan ini meliputi kebijakan moneter,
kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman
pasar keuangan serta kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau.
Pertama, kebijakan moneter akan difokuskan pada
stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran
awal sebagai bagian dari langkah mitigasi dampak rambatan gejolak global serta
dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
BI akan melanjutkan respons kebijakan suku bunga
melalui kalibrasi secara terukur atau well-callibrated, perencanaan yang matang atau well-planned dan dikomunikasikan secara transparan atau well-communicated untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal
yaitu pada semester I-2023.
Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga
tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti
dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai atau data dependent.
Kedua, kebijakan makroprudensial longgar akan
tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada
sektor-prioritas serta UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional
sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Ini juga untuk mengembangkan inklusi ekonomi dan
keuangan hijau,” ujar Perry.
Ketiga, kebijakan sistem pembayaran dengan
mendorong digitalisasi berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI)
2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa.
BI turut mengakselerasi integrasi ekonomi dan
keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara serta tahapan
pengembangan Digital Rupiah sebagaimana diluncurkannya White Paper.
Keempat, kebijakan pendalaman pasar uang yang
diakselerasi dengan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU)
2025 untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan.
Hal itu juga dilakukan guna menciptakan pasar uang
yang modern dan berstandar internasional serta mengembangkan instrumen
pembiayaan termasuk keuangan berkelanjutan.
Terakhir yaitu kebijakan ekonomi dan keuangan yang
inklusif dan hijau melalui program-program pengembangan UMKM serta memperluas
keuangan syariah termasuk dengan digitalisasi maupun perluasan akses pasar
domestik dan ekspor.
Perry mengatakan lima arah kebijakan BI itu akan
diperkuat dengan koordinasi erat bersama pemerintah pusat dan daerah serta mitra
strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
“Juga bersama Gerakan Nasional Pengendalian
Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian
inflasi,” katanya.
Selain itu, ia turut memastikan penguatan sinergi
kebijakan antara BI dengan fiskal pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) demi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan sekaligus
demi mendorong kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor
prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor serta inklusi ekonomi dan
keuangan.
BI pun akan terus memperkuat kerja sama
internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang
keuangan serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan
di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
“Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh
untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 khususnya pada jalur
integrasi keuangan,” tegas Perry.(Tim Liputan)
Editor : Aan