KALBARNEWS.CO.ID (KAPUAS HULU) - Pentingnya pencegahan dan penurunan stunting dalam upaya mensukseskan program nasional, BKBN Provinsi Kalbar bersama dengan Inspektur wilayah I BKKBN dan Pemkab Kapuas Hulu serta stekholder terkait melaksanakan Rapat Koordinasi Audit Kasus Stunting Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 di Gedung Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu. Rabu pagi (12 Oktober 2022)
Pentingnya Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kapuas Hulu
Pertemuan ini membahas tentang pelaksanaan Monitoring Serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) tahun 2022 dan juga evaluasi capaian Stunting di Kabupaten Kapuas Hulu.
Inspektur Wilayah I, M. V Chinggih Widanarto, SE., M. Si mengatakan Berdasarkan Perpres RI Nomor 72 Tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perka BKKBN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disebutkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus dibarengi dengan upaya koordinasi, singkronisasi dan integrasi di antara kementerian/lembaga, para pemangku kebijakan, serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
"Sesuai dengan arahan Presiden RI untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, ini berarti bahwa waktu yang tersedia untuk menurunkan prevalensi stunting tersisa 2 tahun. Angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat dari 29,8% (data SSGI Tahun 2021) diharapkan untuk dapat diturunkan menjadi 17,07% pada tahun 2024 untuk mencapai target nasional. " kata Chinggih.
Angka prevalensi stunting Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 28,9%, meskipun di bawah angka prevalensi stunting provinsi, kita masih harus terus berupaya untuk menurunkannya. Untuk mendukung pencapaian target penurunan stunting Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu harus menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 20,53% pada tahun 2023 dan menjadi 16,42% pada tahun 2024.
"Melalui kegiatan ini, kami sampaikan pula bahwa dukungan anggaran percepatan penurunan stunting termasuk pula untuk pelaksaan kegiatan Audit Kasus Stunting telah tersedia di dalam BOKB yang jumlahnya sebesar Rp 29 M. Dukungan anggaran operasional penurunan stunting Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar lebih kurang Rp 5,1 M namun realisasinya baru sebesar 22,42% (data tarikan Morena per 30 September 2022). Dukungan anggaran operasional penurunan stunting ini diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan dengan sasaran keluarga beresiko. Oleh karena itu, agar dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan penggunaannya." jelasnya.
Dukungan anggaran percepatan penurunan stunting tidak hanya bersumber dari anggaran yang ada di provinsi dan kabupaten, namun terdapat pula dukungan anggaran dari sumber pendanaan lainnya yang ada pada Dana Desa. Sesuai dengan PERMENDES PDTT RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, disebutkan bahwa Pengunaan Dana Desa untuk program prioritas asional sesuai dengan kewenangan desa untuk pencapaian SDGs desa yaitu untuk pencegahan stunting dalam mewujudkan desa sehat dan sejahtera.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, S. H mengatakan saat ini capaian stunting di kapuas hulu sudah cukup baik selama pandemi covid-19 yang terjadi dua tahun terakhir Kabupaten Kapuas Hulu berhasil menurunkan angka stunting dari 32, 92 persen dari data tahun 2020 menjadi 31,2 persen di tahun 2021, pandemi covid-19 menjadi tantangan bagi pemkab. Kapuas Hulu dalam menangani stunting.
"Meski sudah ada Penurunan angka stunting namun dinilai masih cukup tinggi artinya 1 dari 3 orang balita mengalami kekerdeilan atau stunting, hal ini dapat dilihat dari pendataan keluarga tahun 2021 bahwa dari jumlah 63.858 keluarga di kab. kapuas hulu terdapat keluarga berpotensi berisko stunting sebesar 37.831 keluarga atau 59,24 persen kemudian katagori keluarga beresiko stunting adalah sebanyak 30.674 keluarga atau 48,3 persen, untuk itu angka ini perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua. " ungkap Diaan.
Diaan menambahkan, tingginya prevalensi stunting saat ini menunjukkan bahwa terdapat permasalah mendasar yakni ketidaktahuan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab stunting dan pemberian pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar di fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan tingginya angka stunting.
"Saya berharap dengan pertemuan ini bisa memberikan input yang sangat positif kepada kita menangani stunting dan peserta serius mengikuti pertemuan ini sehingga menjadi modal saat terjun ke masyarakat." imbuhnya. (BP).
Editor : Aan
