KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Keberpihakan Negara terhadap masyarakat
desa baru sebatas retorika dan seremoni saja, Hal tersebut disampaikan Anggota
Komisi V DPR RI, Mulyadi, Ia menyampaikan keprihatinannya di forum Rapat Dengar
Pendapat wakil rakyat dengan Kementrian Desa Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada hari Selasa (7 September 2022).Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi
Mulyadi
menilai sampai saat ini keberpihakan pemerintah terhadap pemerintah desa dan masyarakat
desa masih sebatas retorika dan seremonial. Padahal saat ini mayoritas penduduk
Indonesia tinggal di desa-desa.
"Mohon
maaf dengan segala hormat, kita tidak boleh terjebak dalam konsep retorika dan
seremonial saja. Katanya pembangunan harus dimulai dari desa karena sebagian
besar masyarakat kita tinggal di desa. Tapi sayangnya, keberpihakan terhadap
masyarakat desanya hanya seperti menggugurkan kewajiban," tuturnya.
Selain itu,
kata salah satu Anggota Banggar DPR Itu, selama ini negara membebankan target
muluk pada Kementerian Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi tanpa di tunjang oleh anggaran yang memadai.
"Ekspektasi
terhadap kementerian Desa tinggi tapi dikasih kendaraan dengan cc dibawah 1000.
Sementara kita berharap mereka melakukan improvisasi dengan cc kendaraan diatas
3000," ungkapnya.
Bagi
Mulyadi, wajar saja jika selama belasan tahun belakangan improvisasi dari
Kementerian Desa belum kelihatan. Pasalnya, ujqr dia, selama itu pula keberpihakan
negara terhadap masyarakat desa baru sebatas seremonial dan retorika.
Bukan tanpa
alasan Mulyadi mengatakan hal itu. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Bogor ia
menemukan masih banyak desa-desa tertinggal di daerahnya.
Bahkan untuk
membuktikan ucapannya, politisi partai Gerindra itu mengundang pihak
kementerian dan anggota dewan lainnya untuk datang langsung ke lokasi.
"Kan
miris, radius tidak jauh dari pusat kekuasaan, Jakarta dan Istana Bogor, tapi
masih banyak desa-desa tertinggal," katanya dengan penuh penyesalan.
Oleh karena
itu, Mulyadi pun meminta data status desa yang selama ini disampaikan oleh
pemerintah harus dikaji ulang.
"Kepada
Menteri Keuangan sudah saya sampaikan,
harus di definisikan ulang apa yang di maksud tingkat kemiskinan dan
harus di review data-data yang dijadikan dasar informasi setiap keputusan dan
kebijakan pusat," kata Mulyadi.
"Di
daerah saya terbukti ada masyarakat desa yang tidak bisa beli beras sampai 3
hari. Datang ke saya dengan kondisi yang memprihatinkan," lanjutnya.
Sebagai
anggota dewan yang sehari-hari tampil gagah dengan stelan jas, dia merasa malu
saat menghadapi kenyataan seperti itu.
"Saya
gagah nih, anggota DPR RI, pakai jas disumpah jabatan untuk memperjuangkan
Dapil, anggota Banggar pula yang membahas anggaran hingga 3000 triliun. Yang
saya bahas 3000 triliun tapi tiba-tiba di sms masyarakat yang meminta bantuan
beras," demikian Mulyadi.
Menutup
pembicaraan Ia meminta pemerintah berhenti mengumbar retorika dan fokus menyelesaikan
permasalahn rill di masyarakat bawah.
"Saya
meminta kepada Kepala Bapenas dan Gubernur BI supaya berhenti membicarakan
ditataran atas tapi bukti masyarakat di bawah kondisinya menyedihkan,"
pungkasnya. [Sumber : Jaringan Media Siber Indonesia].
Editor :
Heri