 |
| Tangkal Politik Identitas dan Isu Sara Jelang Pemilu 2024, PWI Kalbar Gelar FGD |
Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar, Gusti Yusri, Ia mengatakan dalam setiap
pelaksanaan pesta demokrasi dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan
meningkatnya eskalasi ketegangan.
Hal tersebut lantaran dalam pemilu
masing-masing pihak tentu ingin menunjukkan eksistensi dengan tujuan ingin
mencapai kemenangan.
"Kami PWI Kalbar merasa terpanggil untuk
mengangkat ini menjadi diskusi sehingga bisa membantu pemerintah dan pelaksana
pemilu," ucap Ketua PWI Kalbar Gusti Yusri.
Gusti Yusri menambahkan ditengah masyarakat
selama ini politik identitas selalu mewarnai pesta demokrasi. Pada satu sisi
karena Indonesia merupakan negara yang plural hal ini merupakan sebuah dinamika
atau modal keberagaman. Namun pada sisi lain jika tidak berjalan dengan baik
maka justru bisa menjadi sumber konflik.
Gusti Yusri menyebutkan dalam pesta demokrasi
masing-masing pihak akan mengemukakan identitasnya sebagai sarana untuk
memenangkan pertarungan. Misalnya dengan menggunakan identitas agama, kesukuan,
kedaerahan dan lainnya.
"Lewat diskusi ini kita berharap bisa
menyatukan persepsi mengenai politik identitas guna mewujudkan pemilu yang
sehat," jelasnya.
Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Provinsi Kalbar, Ismail Ruslan mengatakan dalam setiap
persoalan yang terjadi ditengah masyarakat tokoh agama harus tampil didepan.
Termasuk pada persoalan isu sara dan lainnya dalam pemilu. Maka tokoh agama
harus tampil ditengah masyarakat untuk merespon isu tersebut.
"Tidak boleh tokoh agama tidak merespon
persoalan isu sara dan lainnya," ucap Ketua FKUB Provinsi Kalbar, Ismail
Ruslan.
Dirinya menyebutkan berdasarkan pengalaman
pemilu kepala daerah, FKUB bersama tokoh agama dan masyarakat selalu melakukan
berbagai kegiatan untuk menangkal isu yang berkaitan dengan politik identitas.
FKUB menurutnya juga selalu berkerjasama dengan pemerintah daerah, Bawaslu dan
KPU untuk bersama menggalang gerakan pemilukada di kalbar secara aman.
"Berdasarkan pengalaman kita 14
kabupaten kota semuanya berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemilu damai di
Kalbar," katanya.
Ismail menjelaskan semua tokoh agama yang
tergabung dalam FKUB dan kelompok etnis selalu melakukan gerakan sosial untuk
mendeklarasikan pentingnya pemilu damai di Kalbar. Selain itu menurutnya
Kementrian Agama dan Markas Besar (Mabes) Polri juga telah melaunching tahun
toleransi.
Dikatakannnya untuk di Kalbar launching tahun
toleransi telah dilakukan di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang.
Menurutnya Provinsi Kalbar sangat penting untuk menggagas kerukunan dan pilkada
damai. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan diharapkan bisa mensukseskan
pemilu 2024 mendatang.
"Upaya yang kita lakukan sejak awal
tahun dalam upaya mencicil persoalan yang kita prediksi akan muncul pada
2024," jelasnya.
Hal yang sama disampaikan Kepala Kantor
Wilayah (Kakanwil) Kementrian Agama (Kemenang) Provinsi Kalbar, Syahrul Yadi,
Ia juga mengajak semua semua elemen bisa mempercayakan pelaksanaan pemilu pada
KPU, Bawaslu dan DKPP. Selain itu menurutnya hal yang harus diantisipasi yakni
terkait politik identitas, politik simbol, hoaks, fitnah, adu domba dan
pemaksaan hak.
"Saya pikir pemilu ini adalah gawai
secara nasional dan momentum pergantian kepemimpinan tidak harus dengan
melakkan hal yang tidak pantas dilakukan umat beragama," ucap Kakanwil
Kemenag Kalbar Syahrul Yadi.
Dirinya juga mengajak masyarakat untuk bijak
dalam penggunaan media sosial. Menurutnya media sosial sangat luar biasa dalam
rangka membumbui dahsyatnya pemilu. Sehingga masyarakat harus menggunakan rumus
saring sharing dan share.
"Banyak orang yang menjadikan medsos
sebagai ladang untuk melakukan hal yang tidak menguntungkan secara hidup
berbangsa dan bernegara," tutupnya. (tim liputan).
Editor : Heri
