Gubernur Paparkan Program Prioritas Pemprov Kalbar Kepada Wakil Ketua DPD RI

KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M., dengan didampingi Anggota Komite I DPD RI Provinsi Kalbar, Maria Goreti, S.Sos., M.Si., dan Anggota Komite III DPD RI Provinsi Kalbar, Erlinawati, S.H., M.A.P., beserta rombongan, di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak pada hari Selasa (28 Juni 2022).

Wakil Ketua DPD RI menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kunker mereka ke Provinsi Kalbar guna menganalisis permasalahan-permasalahan di daerah dan melihat potensi-potensi yang mampu dikembangkan oleh daerah.

"Karena keinginan kami nanti daerah bisa maju tidak ada lagi disparitas antar daerah maupun pusat. Banyak aspirasi yang kami himpun dan akan kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti," kata Mahyudin saat diwawancarai.

Adapun program-program prioritas yang akan ditindaklanjuti yakni seperti jalan tol, sertifikat tanah, dan pemekaran Provinsi Kapuas Raya karena dianggap wilayah Kalbar sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

"Karena Provinsi Kalbar ini merupakan Provinsi terbesar ketiga di Indonesia, saya kira Provinsi Kalbar tidak akan mampu menyelesaikan sendiri infrastruktur ribuan kilometer dengan hanya menggunakan dana APBD saja. Untuk memperkecil rentang pelayanan publik masyarakat pada pemerintah yaitu salah satunya dengan melakukan pemekaran Provinsi Kapuas Raya," jelas Wakil Ketua DPD RI.

Sementara itu, Gubernur Kalbar mengatakan bahkan Pemerintah Provinsi Kalbar siap membantu melalui dana APBD di masa transisi tanpa membebani dana APBN jika pemekaran wilayah telah disetujui.

"Tadi saya sudah sampaikan beberapa program prioritas kepada Wakil Ketua DPD RI dan nanti kami (Pemprov. Kalbar) akan menindaklanjuti dalam bentuk tertulis dan sesuai prosedur yang berlaku. Mudah - mudahan mereka (DPD RI) siap membantu kita, tidak hanya pemekaran saja terwujud tetapi pembangunan pada semua bidang," ucap H. Sutarmidji.

Selanjutnya, Gubernur Kalbar juga mengatakan bahwa Provinsi Kalbar merupakan Provinsi penunjang untuk Ibu Kota Nusantara.

"Seandainya nanti IKN sudah pindah, kemudian daerah penunjangnya masih berantakan, kan kurang baik," jelas Sutarmidji. (BP/tim liputan).

Editor : Heri