Wali Kota Serahkan Bantuan Operasional Dari Pemkot Pontianak Kepada 3.245 RT Dan RW

Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono Serahkan Bantuan Operasional RT dan RW

KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Sebanyak 3.245 pengurus RT dan RW menerima bantuan operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 2.660 RT dan 585 RW. Masing-masing RT dan RW menerima bantuan sebesar Rp1,5 juta per tahun. Selain penyerahan bantuan secara simbolis, para pengurus RT atau RW mendapat pembinaan dan pembekalan wawasan bagi RT dan RW se-Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta jajaran kelurahan untuk memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara periodik berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW. Pasalnya, data tersebut bersifat dinamis, artinya bisa bertambah atau berkurang.

"Minimal enam bulan sekali melalui musyawarah kelurahan," ujarnya usai menyerahkan secara simbolis bantuan operasional kepada RT/RW di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Selasa (05/04/2022).

Menurutnya, DTKS ini sebagai landasan untuk menggelontorkan bantuan, baik yang bersumber dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Jumlah DTKS di Kota Pontianak tercatat 17 ribu KK. Namun tidak seluruhnya menerima bantuan-bantuan dari pusat seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya.

"Oleh sebab itu kita lakukan intervensi melalui dana APBD, misalnya bantuan bedah rumah, bedah toilet dan sebagainya," ungkap Edi.

Dia menilai, sejauh ini pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik. Bahkan dirinya juga mengarahkan kepada BPR Khatulistiwa Pontianak sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Pontianak untuk mengucurkan bantuan modal bagi UMKM. Dari jumlah tersebut, dikatakannya 90 persen bantuan modal yang dikucurkan sudah kembali.

"Para pengurus RT dan RW kalau ada data-data yang bagus, serahkan ke kami untuk memudahkan apabila ada program-program dari pemerintah," katanya.

Wali Kota Edi Kamtono juga menyoroti persoalan sampah dan kekumuhan. Ia menekankan para lurah dan camat lebih responsif dalam menangani persoalan itu.

"Para luran dan camat harus peka terhadap wilayahnya terutama soal sampah dan kekumuhan," imbuhnya.

Berkaitan dengan faktor keamanan lingkungan, Edi menyampaikan apresiasi kepada para pengurus RT dan RW yang telah memasang Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas. Keberadaan CCTV di lingkungan RT dan RW tersebut dinilainya sangat membantu dalam mengawasi keamanan lingkungan. Apalagi akhir-akhir ini fasilitas umum menjadi incaran maling seperti besi pembatas trotoar, kabel lampu penerangan jalan hingga meteran ledeng milik warga.

"Keamanan lingkungan juga menjadi fokus para RT dan RW," pungkasnya. (tim liputan).

Editor : Heri