 |
| Gubernur Kalbar, H Sutarmidji, SH, M.Hum Saat Buka Rakor Bidang Kesehatan |
Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perangkat
Daerah Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dengan mengangkat
tema "Mewujudkan Kinerja yang Cepat dan Tepat Melayani".
Dalam
kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.,
berharap dengan terselenggaranya rakor ini, warga Kalimantan Barat tidak lagi
perlu berobat ke luar negeri karena pelayanan kesehatan di Kalbar sudah semakin
baik setiap harinya.
"Saat
ini operasi jantung terbuka sudah bisa dilakukan. Tapi, akan dimulai tahun
depan. Pemprov Kalbar sedang membangun sarana prasarana dengan baik terlebih
dahulu. Semua daerah di Kalbar juga harus bisa memperbaiki sarana dan prasarana
fasilitas kesehatan. Selanjutnya tinggal meningkatkan pelayanannya saja,
seperti harus bisa melayani dengan senyum. Jangan sampai orang masuk RS
meringis, pulangnya menangis," ujar H. Sutarmidji.
Sementara
itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Hary Agung Tjahyadi,
M.Kes., mengungkapkan masih ada tugas besar terkait percepatan vaksinasi
COVID-19.
"Makanya,
kita undang pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan
penilaian masalah-masalah terkait vaksinasi COVID-19 dan masalah lainnya di
bidang kesehatan yang muncul di kabupaten/kota agar menemukan solusinya,"
jelas dr. Hary Agung Tjahyadi.
Rakor
tersebut juga membahas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), baik di
puskesmas maupun rumah sakit.
"Penilaian
akreditasi Fasyankes dihentikan 2 tahun sejak masa pandemi COVID-19. Seperti
yang Gubernur Kalbar sampaikan, mutu pelayanan sangat penting dalam mendapatkan
kepercayaan masyarakat untuk bisa mengakses layanan, termasuk rumah
sakit," kata Kadiskes Prov Kalbar.
dr. Hary
Agung juga mengimbau masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kalbar untuk
mendukung upaya peningkatan nilai IPM dengan memahami variabel-variabel IPM.
"Sehingga,
pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi bisa menganalisa variabel
mana yang lemah untuk bisa diintervensi. Kemudian, Direktorat Tenaga Kesehatan
Kemenkes RI sudah menganalisa jalan keluar terkait tenaga kesehatan berstatus
tenaga honorer yang mana tahun 2023 sudah tidak bisa dipekerjakan lagi.
Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, permasalahan yang ada di
kabupaten/kota di Kalbar bisa mendapatkan solusinya," harap Kadiskes Prov
Kalbar. (tim liputan).
Editor :
Heri
