Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum |
Berdasarkan
data tanggal 1 Maret 2022, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
di seluruh wilayah Kalbar mencapai 75,16 persen dan angka ini bukan capaian
yang cukup baik.
"Kita
tinggal terus berupaya menambah cakupan agar seluruh masyarakat Kalbar masuk
dalam kepesertaan JKN-KIS. Jika saja ada pengintegrasian antara data NIK dengan
para peserta BPJS, mungkin akan lebih mudah untuk mencari solusi individu yang
belum terdaftar dalam JKN-KIS," kata H. Sutarmidji di Balai Petitih Kantor
Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (23/3/2022).
Corporate
Social Responsibility (CSR) dari perusahaan diharapkan bisa lebih bermanfaat
untuk masyarakat, seperti melindungi masyarakat menjadi peserta JKN-KIS.
"Sekarang
ini penggunaan CSR sudah tidak jelas. Alangkah baiknya jika bisa dinikmati
langsung oleh masyarakat. Saya yakin tidak ada perusahaan di Kalbar yang 100
persen menjalankan ketentuan CSR dengan baik, sehingga manfaatnya juga tak
jelas," tambah Gubernur.
BPJS
Kesehatan diharapkan terus melakukan berbagai upaya kepada seluruh masyarakat
untuk mendaftarkan diri menjadi peserta jaminan kesehatan dan terlindungi dalam
program JKN.
"Kita
tidak mengetahui akan seperti apa kehidupan dunia di masa yang akan datang. Saat
ini ada virus A, entah nanti ada virus jenis apa. Kalau negara masih mampu
bayar, tidak ada masalah. Nah, bagaimana jika negara sudah tidak mampu
lagi?" tutur H. Sutarmidji.
Sementara
itu, Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan mengatakan penyelenggaraan
JKN sangat penting untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia memperoleh
manfaat kesehatan.
"Dukungan
dari stakeholder atau para pemangku kepentingan sangat diperlukan, salah
satunya perguruan tinggi yang ada di Kalbar, yang secara bersama-sama
memastikan civitas akademika terlindungi program JKN-KIS," ujarnya.
Edwin
Aristiawan juga mengatakan civitas akademika dapat menjadi agen perubahan,
khususnya dalam mengedukasi masyarakat serta membangun kesadaran dalam jaminan
kesehatan.
"Generasi
muda di lingkungan kampus atau universitas dapat menjadi penggerak penggunaan
pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang saat ini terus dikembangkan
oleh BPJS Kesehatan," tutup Direktur Teknologi dan Informasi BPJS
Kesehatan. (Ian/tim liputan).
Editor :
Heri K