 |
| Pengurus DPD Kamijo Kalbar Lakukan Rakon Kinerja Tahun 2021 |
DPW Kader
Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Kalimantan Barat dalam menyongsong tahun 2022
untuk menguatkan kerangka keanggotaan di organisasi demi mendukung progam
pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo dan KH. Maruf Amin untuk Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) di semua sektor.
Hal itu
disampaikan Ketua DPW Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Kalimantan Barat, Jono
Darsono kepada sejumlah awak media seusai memimpin rapat konsoli dasi
organisasi tersebut.
"Rapat
regional ini dihadiri Sekertaris DPW, Ketua-Ketua DPD, serta ketua bidang
masing-masing dan para seluruh anggota disemua daerah,” ungkap Jono.
Pada rapat
konsolidasi tersebut Ketua DPW Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi
Kalimantan Barat, meminta para pengurus harus betul-betul mematuhi segala
bentuk aturan organisasi yang tertuang dalam AD-ART serta tunduk dan patuh pada aturan UU negara tetang
organisasi.
"Seluruh
anggota juga wajib mendukung segala bentuk progam pemerintah, membantu
masyarakat yang membutuhkan bantuan, selalu mensosialisasikan kepada khalayak
luas hal-hal penting seperti pencegahan-pencegahan terhadap bentuk ancaman Radikalisme, bahaya Narkoba, Pencegahan
Korupsi, berita-berita hoox, adu domba dan lain sebaginya yang ingin memecah
belah bangsa,” tegas Jono Darsono.
Ketua DPW
Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan Kamijo
harus ikut andil sebagi relawan Jokowi serta lembaga organisasi masyarakat yang
memiliki hak dalam aturan UUD Kamijo wajib mengawal, mengawasi, mendorong serta
menjadi motor penggerak Pemerintah Pusat.
“Kamijo akan
membantu pemerintahan Jokowi agar semua anggaran APBN yang di kucurkan di semua
sektor tepat sasaran bermamfaat luas kepada masyarakat di daerah khusus Kalbar yang
terbagi 14 Kabupaten dan Kota, agar tidak menjadi sia-sia dan memperkaya
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Ketua DPW Kamijo.
Jono Darsono
mengajak kepada awak media dan seluruh jajaran pengurus anggota Lembaga Kader
Militan Jokowi (Kamijo) yang hadir, jika ada temuan-temuan penyimpangan diminta
untuk membuat laporan langsung ke Presiden Jokowi, KPK, dan Mabes Polri
berserta jajaran penegak hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
“Jagan
biarkan para oknum koruptor menjadi raja benalu dengan uang rakyat,” pungkas Jono
Darsono (tim liputan).
Editor : Aan
