 |
| Legislator Dan Elemen Masyarakat Kapuas Hulu Saat Di PLN Kalbar |
Kedatangan
rombongan ini bertujuan memperjuangkan pemenuhan listrik desa di Kabupaten Kapuas
Hulu itu diwujudkan dengan beraudiensi dengan jajaran PT. PLN (Persero) Unit
Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Barat. Sejumah elemen masyarakat turut hadir
dalam pertemuan tersebut.
Audiensi ini
dipimpin langsung oleh Razali, S.Pd selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas
Hulu, Ia didampingi beberapa legislator yaitu Sukardi, Sinardi, dan Syaiful
Anwar. Turut hadir juga Drs. Budi Basadi selaku legislator Provinsi Kalimantan
Barat asal Kapuas Hulu.
Kedatangan
rombongan audiensi disambut oleh Dasrulsyah selaku Manager UP2K (Unit Pelaksana
Proyek Ketenagalistrikan) PT. PLN (Persero) UIW Provinsi Kalimantan Barat.
Razali
menyampaikan bahwa kedatangan para legislator dan sejumlah elemen masyarakat
Kapuas Hulu ini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Kapuas Hulu
tentang pemenuhan listrik desa, dan
menindaklanjuti surat Bupati kabupaten Kapuas Hulu nomor 500/SETDA/EKBANG-B
pada bulan Juli 2021 tentang Pembangunan Jaringan (Instalasi) LIstrik PT. PLN
(Persero), yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat Gubernur Provinsi
Kalimantan Barat nomor 671/3012/DESDM-D.1/2021 tanggal 26 Agustus 2021 hal
Pemenuhan Kebutuhan Listrik Desa di Kab. Kapuas Hulu.
“Terima
kasih pihak PLN sudah menerima kedatangan kami. Bagi kami pemenuhan listrik
desa adalah mutlak dipenuhi, untuk itu kami memperjuangkannya dengan datang
langsung bersama Camat, Kepala Desa, Ormas PBC, dan aktivis mahasiswa dari
IPMKH. Perjuangan kami adalah murni mengamini aspirasi dari rakyat, bukan
karena ada kepentingan-kepentingan pribadi dan politik dengan tujuan untuk
menjadikan Kapuas Hulu Terang. Kami juga akan mengawal aspirasi ini bukan hanya
sampai pada tingkat provinsi dan gubernur, tapi juga hingga pusat”, jelas
Razali dengan antusias.
Hal senada
juga diperkuat oleh legislator provinsi Kalimantan Barat Budi Basadi yang mengatakan akan mengawal terus sampai
perjuangan pemenuhan listrik desa di Kabupaten Kapuas Hulu itu diwujudkan.
“Kami
mewakili berbagai elemen masyarakat, ingin menyampaikan aspirasi dan
menyingkronkan data tentang kelistrikan, intinya apakah desa-desa kami bisa
teraliri listrik tahun 2022, atau kapan, jadi mohon ditanggapi oleh pihak PLN”,
tegas Budi.
Sementara itu
Dasrulsyah menyampaikan bahwa Ia selaku Manager UP2K (Unit Pelaksana Proyek
Ketenagalistrikan) PT. PLN (Persero) UIW Provinsi Kalimantan Barat menyambut
baik kehadiran pimpinan DPRD dan para legislator Kapuas Hulu, apalagi dikawal
langsung juga oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
“Mendengar
pemaparan para aspirator tadi, kami memahami dan mendorong agar Kapuas Hulu
Terang, dengan melakukan sinkronisasi data kampung atau desa yang belum
teraliri listrik PLN, Kami selalu melakukan pemadanan data dengan Bappeda dan
instansi terkait. Kami menyadari banyak pekerjaan rumah untuk kelistrikan di
Kapuas Hulu,” ujarnya.
Manager UP2K
(Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan) PT. PLN (Persero) UIW Provinsi
Kalimantan Barat ini mengaku agak kesulitan melakukan pengembangan listrik di
Kapuas Hulu, karena ada banyak PLTD sendiri-sendiri, karena memang jauh dulunya
jarak antar desa.
“Ya yang
bisa kami lakukan saat ini begini ilustrasinya ibarat anak demam obat
antibiotik adalah bangun GI, karena belum ada ya obat-obatan biasa yang kurang
paten. Jadi roadmap udah kami buat, apakah 2022, 2023, terakhir 2024, cuma
realisasi kapan kami tidak jamin. Namun demikian hal ini juga tergantung
prioritas gubernur, apakah desa wisata, atau yg lainnya. IDM juga akan
menentukan posisi cepat atau tidak dibangun listrik dan sebagainya”, paparnya.
Mendengar hal
itu Romiyanto, S.Pd selaku Kepala Desa Sri Wangi yang juga Pengurus BKAD Boyan
Tanjung merasa senang dan berharap listrik di Desanya termasuk di beberapa Desa
yang lain di Kapuas Hulu akan segera terwujud.
“Kami
bersyukur dan berterima kasih kepada pihak PLN yang sudah mau mendengar
langsung aspirasi kami. Dengan audiensi ini kami harap listrik PLN di desa kami
dan desa yang lainnya cepat terealisasi, paling tidak di tahun 2022 desa kami
bisa menjadi bagian dari Kalbar Terang, kami kan sudah secara maksimal berusaha
menjadikan desa kami menjadi desa mandiri dan bahkan berjuang untuk menjadi
desa maju dengan terus meningkatkan Indeks Desa Membangun, sesuai keinginan
gubernur Kalimantan Barat,” ujar Romi sapaan akrabnya mewakili Kepala Desa yang
lain.
Ditempat yang
sama Didi Darmadi, S.Pd.I, M.Lett selaku Ketua PBC mengapresiasi sikap pihak
PLN yang mau mendengar aspirasi dari masyarakat Kapuas Hulu, apalagi mereka
berkomitmen mendorong dibangunnya Gardu Induk (GI) di kawasan lintas selatan.
“PBC akan
terus mengawal progress pembangunan listrik PLN di Boyan Tanjung khususnya dan
Kapuas Hulu secara umum. Kami juga akan membuat FGD terkait hasil audiensi ini
dengan elemen masyarakat disana, tentu juga bersama kepala desa dan legislator
Dapil III, ” pungkas Didi Darmadi. (Susintoi) .
Editor : Aan
