 |
| Barisan Pemuda Melayu Kalbar Datangi Kejaksaan Tinggi |
Kedatangan
BPM Kalbar ke aparat penegak hukum tersebut adalah untuk bersiraturahmi
sekaligus melakukan audensi terkait kasus korupsi di wilayah Kalimantan Barat.
Ketua Umum
BPM Kalbar Gusti Edi beserta rombongan yang datang ke gedung Kejati diterima
langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Masyhudi SH. MH.
Kejati
Kalbar Dr. Masyhudi SH. MH mengucapkan terima kasih kepada Barisan Pemuda
Melayu (BPM) Kalbar menyambut baik kedatangan rombongan BPM ke gedung Kejati
Kalbar.
"Saya
juga mengucapkan apresiasi kepada BPM yang selama ini telah berbuat yang
terbaik di wilayah Kalbar, khususnya dalam rangka menjaga situasi kondusif
serta membantu warga untuk memberikan kenyamanan untuk meningkatkan
perekonomian menuju kesejahteraan," ucapnya.
Masyhudi
berharap agar apa yang telah dilakukan oleh BPM menjadi amal, dan tentunya
masyarakat Kalbar harus mendukung aksi BPM sehinga keadilan bagi masyarakat
dapat dirasakan.
"Saya
berharap nantinya BPM Kalbar bisa menjadi fasilitator bagi Kejati Kalbar untuk
kegiatan edukasi warga terkait masalah hukum, karena semua warga harus
mengetahui tentang hukum sehingga dalam aktivitas kesehariannya tidak keluar
dari koridor hukum yang ada," harapnya.
Pangdam XII/
Tanjungpura, Mayjen TNI Nur Rahmad yang kebetulan hadir di gedung Kejati Kalbar
mendukung aksi kemasyarakatan yang dilakukan BPM yang tentunya segala bentuk
kegiatannya sesuai dengan AD/ART serta tidak keluar dari Pancasila dan UUD
1945.
"Saya
minta BPM Kalbar berjalan sesuai dengan platformnya dan harus selalu ada
semangat kebangsaan yang tinggi," pungkasnya.
Dihadapan
Kejati dan Pangdam, Ketum BPM Kalbar, Gusti Edi menyebutkan jika kedatangan
dirinya dan rombongan adalah untuk bersitraturahmi sekaligus mempertanyakan
kasus-kasus korupsi yang selama ini sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan,
khususnya kasus Navagasi yang saat ini masih berjalan ditempat.
"Dan
saya meminta Kejati Kalbar tidak mencoba bermain-main dengan kasus korupsi yang
ditangani sekarang ini, karena tidak ada Koruptor yang kebal hukum bagi bagi
kami di Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat," tegasnya.
Edi meminta
kepada kedua penegak hukum yaitu khususnya Kejati Kalbar dan Polda Kaliamntan
Barat, dan BPM tidak sungkan-sungkan menurunkan massa untuk melakukan aksi di
jalan untuk menyuarakan kasus korupsi yang sedang ditangani saat ini.
Diakuinya
BPM adalah sebuah Ormas melayu, namun dalam aksinya tetap mengedepankan
Pancasila, dan sama sekali tidak membawa nama kelompok, suku, maupun agama,
karena didalam kepengurusan BPM diisi oleh berbagai suku dan agama yang ada di
Indonesia.
"Kami
juga meminta agar pihak Kejati mengingatkan BPM Kalbar jika dalam aksinya nanti
ada terkesan keluar dari koridor hukum yang ada di Indonesia," pintanya.(tim
liputan)*
Editor : Aan
