KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Penyaluran bantuan kepada
masayarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) di nilai
sangat lamban, hal itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perlu
mengintervensi (intercept) penyaluran anggaran (bantuan langsung
tunai) BLT Dana Desa bila masih lamban.
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat
konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, sebab hal tersebut membuat
masyarakat tidak bisa segera menikmati bantuan tersebut, seperti dilansir dari
CNN Online.
"Kalau tidak terjadi (penyaluran), kami akan mencoba
intercept, karena uang itu sudah ada tapi belum dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat, sehingga akan bisa kita hindarkan. Kami ingin segera uang itu masuk
ke masyarakat dan membantu mereka," kata Sri Mulyani.
Bendahara negara tak merinci bentuk intervensi yang
akan dia tempuh. Namun Ani menegaskan intervensi mungkin terjadi karena
sampai saat ini penyaluran BLT Dana Desa masih minim. Bahkan, paling rendah
dari penyaluran bantuan sosial (bansos) lain yang ada di program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Tercatat, realisasi penyaluran BLT Dana Desa baru Rp5,6
triliun atau 19,4 persen dari pagu Rp28,8 triliun per 9 Juli 2021. Sementara
dari jumlah penerima, rata-rata penyaluran baru diberikan ke 2,69 juta dari
total 8 juta penerima.
Rinciannya, penyaluran BLT Dana Desa sebanyak Rp1,53
triliun kepada 5,1 juta penerima pada Januari 2021. Lalu, sekitar Rp1,33
triliun kepada 4,42 juta penerima pada Februari 2021, Rp1,07 triliun ke 3,8
juta penerima pada Maret 2021, dan Rp810 miliar ke 2,71 juta penerima pada
April 2021.
Selanjutnya, penyaluran cuma Rp560 miliar ke 1,87 juta
penerima pada Mei 2021, Rp220 miliar ke 750 ribu penerima pada Juni 2021, dan
Rp70 miliar ke 230 ribu penerima pada Juli 2021.
"Kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita bisa
melakukan langkah-langkah intercept, cari nama dan account di masing-masing
desa untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah," tuturnya.
Sementara realisasi penyaluran bansos tertinggi ada di
program Bantuan Sosial Tunai (BST), yaitu mencapai Rp12,31 triliun atau 68,1
persen dari pagu Rp17,46 triliun per 9 Juli 2021.
Sedangkan penyaluran bansos Kartu Sembako telah mencapai
Rp24,11 triliun atau 59,8 persen dari pagu Rp42,37 triliun pada periode yang
sama.
Sisanya, penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH)
mencapai Rp15,79 triliun atau 55,8 persen dari pagu Rp28,31 triliun. (tim
liputan).
Editor : Taufik
