 |
| Dana Haji Aman, Tak Ada Utang dan Tak Dipakai Untuk Biaya Infrastruktur |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Viral di media sosial entah dari mana sumber informasi tentang dana haji, Berbagai spekulasi liar terkait pengelolaan dana haji mencuat ke ruang-ruang publik beberapa hari terakhir.
Muncul
#DanaHajiDiaudit yang membanjiri media sosial Twitter, muncul juga dugaan dana
haji dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur, serta ada dugaan badan
pengelola dana haji memiliki hutang akomodasi perjalanan ibadah haji pada Arab
Saudi.
Berbagai
spekulasi liar ini muncul setelah pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan
jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor
660 Tahun 2021.
Publik Indonesia
"gerah" dan sangsi atas keputusan tersebut. Mereka lantas
mempertanyakan pengelolaan dana haji oleh pemerintah, "Dana haji,
ditilep,' disimpan, diinvestasikan, atau dikemanakan?"Menanggapi
pertanyaan-pertanyaan dan berbagai spekulasi liar yang beredar, Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) akhirnya angkat bicara.
Kepala Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu akhirnya
turut angkat bicara, awalnya menyoroti maraknya #DanaHajiDiaudit.
"Ada yang membuat tagar #DanaHajiDiaudit gitu ya," tutur
Anggito saat konferensi pers virtual via aplikasi Zoom Meeting, Senin (7/6)
malam.
Anggito menjelaskan, sebagai lembaga negara, BPKH sudah rutin diaudit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dana haji selalu diaudit BPK. Kebetulan mulai 2017, 2018, sampai
sekarang, diaudit oleh BPK, baik itu audit tahunan maupun audit semester. Ada
juga audit khusus," tutur Anggito.
Pada tahun 2018
sampai 2019, hasil Laporan Keuangan (LK) BPKH dinyatakan wajar tanpa
pengecualian (WTP). Kemudian LK tahun 2020 sedang dalam proses audit
(unaudited).Anggito mengungkapkan, dana haji per Mei 2021 sebesar Rp 15
triliun.
Dana tersebut
dipastikan aman dan tidak pernah digunakan untuk investasi yang berpotensi
merugikan.
"Kami menyatakan (dana haji) tetap aman. Tidak ada utang akomodasi
ke Arab Saudi, tidak ada alokasi investasi di infrastruktur yang tentu banyak
yang mengintepretasikan bahwa ini akan berisiko tinggi untuk dana haji,"
tutur Anggito. (tim liputan).
Editor : Taufik
