-->

BREAKING NEWS

DANDIM 1207 DAN KAPOLRES KUBU RAYA MENGHIMBAU MASYARAKAT UNTUK TIDAK BAKAR LAHAN APALAGI SAAT KEMARAU SEPERTI SAAT INI, PENGURUS YARSI PONTIANAK MATANGKAN TEKNIS PENGGABUNGAN DUA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DINAUNGI YAYASAN YAITU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR) UNTUK MENJADI UNIVERSITAS YARSI PONTIANAK, DENGAN PENAMBAHAN FAKULTAS HINGGA ENAM FAKULTAS, DPC PARTAI GERINDRA KOTA PONTIANAK BERDUKA, WAKIL KETUA, Drs SY ISKANDAR ALMUNTAHAR, M.Sos YANG JUGA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK MENINGGAL DUNIA DI RS PROMEDIKA PONTIANAK, PADA HARI INI, MINGGU (14 PEBRUARI 2021), WARGA SUNGAI JAWI GG NILAM 7 JL PROF DR HAMKA PONTIANAK DIGEGERKAN DENGAN KASUS PEMBUNUHAN, KAMIS 911/02/2021), WARGA SUNGAI RAYA DIGEGERKAN DENGAN PENEMUAN MAYAT DI ATAS PARIT PERSIS DISAMPING MAPOLDA KALBAR, POLRES KUBU RAYA BERHASIL UNGKAP DAN PELAKU PEMBUNUHAN DI DESA MADUSARI KEC SUNGAI RAYA, MOTIF PEMBUNUHAN KARENA UTANG PIUTANG, KETUA KOMISI V DPR RI BERSAMA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SERAHKAN SATU UNIT BUS SEKOLAH KEPADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT, JUMAT (05/02/2021)

KPK Tetapkan Dan Menahan Komisaris Utama PT AIP Sebagai Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Redaksi author photo

KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dan menahan LRS (Komisaris Utama PT. AIP), tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi di Badan Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015. KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan sejak September 2020.

Pengadaan citra satelit sangat penting di sebuah negara untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah. Sudah sepatutnya pengadaannya dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu dampak pelanggaran tata ruang wilayah adalah bencana alam seperti yang saat ini terjadi di mana-mana. Lahan yang seharusnya menjadi tangkapan air malah rusak akibat pertambangan dan permukiman. Foto citra satelit yang beresolusi tinggi bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah, termasuk pertambangan dan permukiman bisa lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan sehingga meminimalisir bencana alam.

Dalam proses Penyidikan ini, sebelumnya KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu PRK (Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014-2016) dan MUM (Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015).

Tersangka LSR diduga melakukan kesepakatan bersama PRK dan MUM untuk merekayasa pengadaan satelit. Selain itu tersangka LRS juga diduga menerima bayaran penuh tanpa dilengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan penagihan dan barang-barang yang disuplay harganya pun telah di mark up sedemikian rupa dan tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang di tentukan.

Dalam proyek ini diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179.122.622.806.

Atas perbuatannya, LRS disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan Penyidikan, LRS ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021 di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan.

Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK maka sebelumnya kedua tersangka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK cabang Kavling C1. (Sumber : Humas KPK RI/tim liputan).

Editor : Heri K

 

 

Komentar Anda

Berita Terkini