-->

BREAKING NEWS

HUJAN DISERTAI ANGIN KENCANG LANDA BEBERAPA DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA DAN KOTA PONTIANAK, HARI INI, RABU 903/03/2021) SEJUMLAH WARTAWAN KUBU RAYA IKUTI VAKSIN COVID-19 TAHAP PERTAMA DI KABUPATEN KUBU RAYA, WAKIL BUPATI KUBU RAYA, SUJIWO DIDAMPINGI ISTRI, ANGGOTA DPR RI DAPIL KALBAR, MARIA LESTARI DAN KETIA DPRD KAB KUBU RAYA BESERTA PENGURUS GAB ORGANISASI WANITA KAB KUBU RAYA LAKUKAN PANENRAYA TOMAT DI BALAI BENIH PDI-P KALBAR JALAN ARTERI SUPADIO, ANGGOTAA DPD RIDAPIL KALBAR, YANG JUGA KETUA IKBM KALBAR, H SUKIRYANTO HADIRI KEGIATAN UPGREDING MWCNU KECAMATAN KUALA MANDOR B DI PONPES AL-IKHLAS, ANGGOTA DPR RI DAPIL KALBAR DARI PARTAI GOLKAR, MAMAN ABDURAHMAN, ST MINTA PEMBAKAR LAHAN DAN HUTAN DITINDAK TEGAS, HUJAN MULAI MENGUYUR BEBERAPA WILAYAH DI KABUPATEN KUBU RAYA, SEPERTI DI KECAMATAN RASAU JAYA, KECAMATAN SUNGAI RAYA, KECAMATAN SUNGAI KAKAP DAN KEC SUNGAI AMABAWANG, DANDIM 1207 DAN KAPOLRES KUBU RAYA MENGHIMBAU MASYARAKAT UNTUK TIDAK BAKAR LAHAN APALAGI SAAT KEMARAU SEPERTI SAAT INI, PENGURUS YARSI PONTIANAK MATANGKAN TEKNIS PENGGABUNGAN DUA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DINAUNGI YAYASAN YAITU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR) UNTUK MENJADI UNIVERSITAS YARSI PONTIANAK, DENGAN PENAMBAHAN FAKULTAS HINGGA ENAM FAKULTAS, DPC PARTAI GERINDRA KOTA PONTIANAK BERDUKA, WAKIL KETUA, Drs SY ISKANDAR ALMUNTAHAR, M.Sos YANG JUGA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK MENINGGAL DUNIA DI RS PROMEDIKA PONTIANAK, PADA HARI INI, MINGGU (14 PEBRUARI 2021), WARGA SUNGAI JAWI GG NILAM 7 JL PROF DR HAMKA PONTIANAK DIGEGERKAN DENGAN KASUS PEMBUNUHAN, KAMIS 911/02/2021), WARGA SUNGAI RAYA DIGEGERKAN DENGAN PENEMUAN MAYAT DI ATAS PARIT PERSIS DISAMPING MAPOLDA KALBAR, POLRES KUBU RAYA BERHASIL UNGKAP DAN PELAKU PEMBUNUHAN DI DESA MADUSARI KEC SUNGAI RAYA, MOTIF PEMBUNUHAN KARENA UTANG PIUTANG, KETUA KOMISI V DPR RI BERSAMA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SERAHKAN SATU UNIT BUS SEKOLAH KEPADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT, JUMAT (05/02/2021)

Gubernur Dukung Pembangunan Listrik Tenaga Nuklir Tapi Tak Ingin Libatkan Swasta

Redaksi author photo

KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat, akan tetapi menentang pengusahaannya dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Tegasnya pada Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir dengan Tema "Inovasi Nuklir dalam Bauran Energi untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional", secara daring di Data Analytic Room, Kantor Gubernur, Rabu (18/11/2020).

Sutarmidji menegaskan alasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung Pembangunan PLTN di wilayahnya adalah karena bahan baku nuklir tersedia sangat besar di Kalimantan Barat.

"Nah, di Kalbar mengapa saya dukung? Karena di Kalbar itu bahan baku uranium sangat besar. Potensi uranium di Desa Kalan di Melawi itu cukup besar," ujarnya

Sutarmidji menjelaskan keberadaan uranium di wilayah hulu Kalimantan Barat ini menjadi incaran banyak pihak. Oleh sebab itu, dia menyatakan pesimis terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (UU EBT). 

Bagi mantan Walikota Pontianak dua periode ini, permasalahan bahan baku nuklir harus dikuasai negara dan dikelola negara tanpa boleh kerja sama dengan swasta.

"Ini perlu persetujuan DPR. Itu juga pasti akan menimbulkan hal-hal perdebatan. Belum lagi yang saya tidak setuju adalah pengusahaannya oleh BUMN Khusus, tapi boleh kerja sama dengan swasta. Nah, fakta menunjukkan banyak BUMN kita, begitu kerja sama dengan swasta ya sudah, akhirnya yang kerja swasta, bukan dia (BUMN) dan itu masalah," papar H. Sutarmidji.

"Sebagai Gubernur, saya apapun yang dibutuhkan untuk merealisasikan PLTN itu, saya akan dukung. Masalah perizinan, tadi disampaikan, kalau saya tidak. semuanya harus di pemerintah (pusat). Karena ini dari sisi teknologi tinggi, dari sisi pengamanan perlu pengamanan yang luar biasa dan lain sebagainya."

Sebagai Gubernur, Sutarmidji akan membantu menyosialisasikan hal-hal tentang pembangunan PLTN di wilayahnya kepada masyarakat.

"Kita terus sosialisasikan saja. Masalah-masalah kebijakan nanti bagaimana, mau cepat mau lambat, itu tergantung pemerintah (pusat)," ungkapnya. (tim liputan). 

Editor : Heri K

Komentar Anda

Berita Terkini