KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat, akan tetapi menentang pengusahaannya dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Tegasnya pada Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir dengan Tema "Inovasi Nuklir dalam Bauran Energi untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional", secara daring di Data Analytic Room, Kantor Gubernur, Rabu (18/11/2020).
Sutarmidji menegaskan alasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung Pembangunan PLTN di wilayahnya adalah karena bahan baku nuklir tersedia sangat besar di Kalimantan Barat.
Sutarmidji menjelaskan keberadaan uranium di wilayah hulu Kalimantan Barat ini menjadi incaran banyak pihak. Oleh sebab itu, dia menyatakan pesimis terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (UU EBT).
Bagi mantan Walikota Pontianak dua periode ini, permasalahan bahan baku nuklir harus dikuasai negara dan dikelola negara tanpa boleh kerja sama dengan swasta.
"Ini perlu persetujuan DPR. Itu juga pasti akan menimbulkan hal-hal perdebatan. Belum lagi yang saya tidak setuju adalah pengusahaannya oleh BUMN Khusus, tapi boleh kerja sama dengan swasta. Nah, fakta menunjukkan banyak BUMN kita, begitu kerja sama dengan swasta ya sudah, akhirnya yang kerja swasta, bukan dia (BUMN) dan itu masalah," papar H. Sutarmidji.
"Sebagai Gubernur, saya apapun yang dibutuhkan untuk merealisasikan PLTN itu, saya akan dukung. Masalah perizinan, tadi disampaikan, kalau saya tidak. semuanya harus di pemerintah (pusat). Karena ini dari sisi teknologi tinggi, dari sisi pengamanan perlu pengamanan yang luar biasa dan lain sebagainya."
Sebagai Gubernur, Sutarmidji akan membantu menyosialisasikan hal-hal tentang pembangunan PLTN di wilayahnya kepada masyarakat.
"Kita terus sosialisasikan saja. Masalah-masalah kebijakan nanti bagaimana, mau cepat mau lambat, itu tergantung pemerintah (pusat)," ungkapnya. (tim liputan).
Editor : Heri K
