KALBARNEWS.CO.ID
(KUBU RAYA) – Perencanaan pembangunan saat
ini membutuhkan dasar informasi spasial atau keruangan yang baik. Begitu pula
dengan pengambilan kebijakan. Dengan kualitas dan kuantitas informasi yang
baik, perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan tepat sasaran. Sayangnya,
kebutuhan data spasial yang konsisten, beragam, dan tepat waktu masih menjadi
kendala tersendiri.
Terkait hal
itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memulai penyelenggaraan informasi
geospasial daerah Kabupaten Kubu Raya. Hal itu guna mendukung perencanaan
pembangunan yang berkualitas. Juga pengendalian pembangunan yang efektif.
Melalui penyelenggaraan informasi geospasial, pengelolaan data yang akurat
telah dimulai.
Bupati Kubu
Raya Muda Mahendrawan mengatakan kegiatan penyediaan, penataan, dan pengelolaan
Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya merupakan amanat Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
Ia
menerangkan geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di
bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat
tertentu. Adapun Informasi Geospasial sebagai hasil olahan data spasial dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,
dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
“Era digital
ini harus kita sikapi dengan cepat. Masalah pasti selalu muncul tapi bagaimana
kita mengepungnya dengan respons yang lebih cepat. Ini era di mana kita tidak
perlu membuang-buang energi. Kita harus bisa langsung melakukan langkah-langkah
yang faktual, realistis, dan mendarat sehingga akhirnya jauh lebih bisa
mengikuti dinamika dengan cepat,” tutur Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Rabu
(28/10).
Muda
mengatakan sistem informasi geospasial kini telah menjadi kebutuhan. Terlebih
dengan jumlah penduduk Kubu Raya yang besar dan menuntut adanya pelayanan yang
cepat dan tepat. Termasuk juga berbagai program kegiatan yang harus dijalankan
secara simultan meski di tengah pandemi Covid-19.
“Menjaga
kesehatan masyarakat, menjaga ekonomi, dan menjaga ketepatan sekaligus upaya
untuk mengefisienkan pemerintahan dalam bentuk kinerja dan terkait anggaran,”
ujarnya.
Dengan
adanya informasi geospasial, lanjutnya, berbagai program dari pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten, hingga desa akan dapat dimaksimalkan. Begitu pula dukungan
keterlibatan berbagai entitas di luar pemerintahan, seperti CSR swasta dan
organisasi-organisasi nonpemerintahan.
“Akan bisa
menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih mendarat. Nah, untuk itu tentu kita
membutuhkan basis data yang semuanya sudah bisa dikonsolidasi,” ucapnya.
Ia
mengungkapkan desa-desa akan terlibat aktif untuk mewujudkan sistem informasi
geospasial di seluruh sektor. Dalam waktu dekat, desa akan memulai pendataan
lengkap setiap rumah tangga yang ada berikut koordinat lokasi dan disusun
berdasarkan Nomor Induk Kependudukan. Sebab basis data dimulai dari seluruh
rumah tangga. Dengan begitu, nantinya setiap desa akan memiliki basis data yang
komprehensif.
“Ambil foto
dari seluruh aset yang ada dan semua potensi dan data yang sudah ada, misalnya.
Nanti tinggal inputnya bersama-sama. Seperti data infrastruktur dan semua
sektor yang sudah ada,” tuturnya.
Dirinya
menyebut informasi geospasial akan membuat alokasi anggaran lebih tepat. Sebab
basis data yang aktual dan valid dapat mereduksi tumpang tindihnya data.
Informasi geospasial juga dapat diperbaharui sehingga data lebih dinamis.
“Ini juga
untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti kekeliruan sasaran atau
ketidakadilan di dalam proses kita menyasarkan program dan kegiatan. Kita ingin
bekerja dengan melihat kepada apa yang menjadi basis data di semua sektor,”
tuturnya.
Muda
menegaskan informasi geospasial daerah akan akan meniadakan data yang tidak
genah, program yang belum tepat, dan sasaran yang belum maksimal. Sehingga
semua program akan riil dan tidak dimungkinkan terjadinya manipulasi.
“Kita ingin
mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Dengan integritas data akan bisa
meyakinkan. Dan dengan informasi geospasial masyarakat bisa lebih cepat
diberdayakan. Intinya, kita ingin semua serba terukur, berdampak, dan masif.
Sehingga semua kegiatan pun akan memberikan nilai tambah yang cepat. Penggunaan
anggaran pun akan jauh lebih bisa diefektifkan. Kita mau menghimpun semua
data,” paparnya. (tim liputan).
Editor : Aan