-->

BREAKING NEWS

ANDA INGIN TAHU TENTANG RUMAH SAKIT YARSI PONTIANAK, ATAU INGIN KULIAH DI STIKes YARSI PONTIANAK ATAU AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK, SILAHKAN HUBUNGI HUMAS YARSI PONTIANAK DI 085654007001 ATAU HUBUNGI KALBARNEWS.CO.ID, BERHATI-HATILAH PENGGUNA JALAN KHUSUS SEPEDA MOTOR DI JEMBATAN KAPUAS 1, KARENA CUACA GERIMIS DI KABARKAN ADA PENGENDARA KENDARAAN RODA DUA YANG TERJATUH KARENA LICIN AKIBAT HUJAN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TETAPKAN AWAL RAMADHAN 1442 H JATUH PADA : SELASA (13 APRIL 2021) SETELAH LAKUKAN SIDANG ISBAT YANG DI HADIRI TOKOH AGAMA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN, NU SERTA MUHAMADIYAH, GEMPA YANG MELANDA MASYARAKAT DI WILAYAH JAWA TIMUR YANG DIRASAKAN DI BEBERAPA DAERAH MENYISAKAN TRAUMA MASYARAKAT, KEBAKARAN MELANDA KOMPLEK RUMAH DINAS POLDA KALBAR DI JALAN SUBARKAH PONTIANAK KALIMANTAN BARAT, SEJUMLAH PEMADAM KEBAKARAN BERJIBAKU MEMADAMKAN KEBAKARAN TERSEBUT, KEJADIAN SEKIRA 14;00 WIB, SENIN (05/04/2021), JALAN TRANS KALIMANTAN MEMAKAN KORBAN LAGI, SEORANG PENGGUNA JALAN TEWAS SETELAH ALAMI KECELAKAAN PERSIS DI DEPAN INDOMART DESA JAWA TENGAH KM 17,5 KORBAN TEWAS TERTABRAK TRUCK TRONTON DARI ARAH BERLAWANAN, DARI IDENTITAS DITEMUKAN KORBAN BERNAMA DANIEL ANWAR WARGA DUSUN KERAMAT 1 DESA KUALA DUA KEC SUNGAI RAYA KAB KUBU RAYA, MINGGU (04/04/2021), A.M NASIR, SH SECARA AKLAMASI TERPILIH SEBAGAI KETUA DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KALIMANTAN BARAT, DIDUGA TERORIS SERANG MABES POLRI GUNAKAN SENJATA API JENIS PISTOL, TERDUGA TEROSRIS TERSEBUT DAPAT DILUMPUHKAN POLISI, SAAT INI POLISI SEDANG DALAMI KASUS INI, HARI INI, RABU (31 MARET 2021) SEJUMLAH WARTAWAN YANG BERTUGAS DI KABUPATEN KUBU RAYA LAKUKAN VAKSIN TAHAP KEDUA DI AULA KANTOR BUPATI KUBU RAYA JALAN ARTERI SUPADIO KUBU RAYA, HARI INI, SELASA (30/03/2021) PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA MELALUI DINAS KESEHATAN AKAN LAKUKAN VAKSIN COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK TENAGA PENDIDIK DAN ASN DI AULA KANTOR BUPATI JALAN ARTERI SUPADIO KUBU RAYA, GEREJA KATEDRAL DI MAKASAR DIKABARKAN TERJADI LEDAKAN DIPERKIRAKAN BOM , SAAT INI SEDANG DALAM PENDALAMAN APARAT KEAMANAN, JELANG KEPULANGAN SANTRI-SANTRIWATI DALAM RANGKA LIBUR BULAN PUASA DAN MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT AKAN FASILITASI TEST SWAP GRATIS, WAKIL BUPATI HADIRI PANEN PADI PERDANA WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK DI KEC SUNGAI KAKAP KAB KUBU RAYA

Dewan Kehormatan PWI Ingatkan Pentingnya Kompetensi dan Penataan Kode Etik Wartawan

Redaksi author photo


KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Dewan Kehormatan PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya wartawan memiliki kompetensi dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, hal itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang dalam zoom meeting anggota Dewan Kehormatan PWI.

"Kami prihatin dengan banyaknya kekeliruan pemberitaan dan pelanggaran kode etik jurnalistik sehingga menurunkan kredibilitas media berbagai platform", kata Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo, anggota Suryopratomo, Asro Kamal Rokan, Rossiana Silalahi, Tri Agung Kristanto, Teguh Santosa dan Raja Pane.

Dalam pertemuan secara daring tersebut disoroti kasus pemanggilan terhadap 27 pengelola media online dan media elektronik oleh Dewan Pers, terkait kekeliruan dalam melaporkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jakarta.

Putusan PTUN Jakarta tertanggal 3 Juni terkait gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang memperlambat dan memutus hubungan internet di Papua dan Papua Barat pada masa krisis Papua periode Agustus - September 2019. Gugatan tersebut dikabulkan karena majelis hakim menyatakan tindakan pemerintah tersebut melanggar hukum.

Sejumlah media siber segera mengunggah berita dengan menyebutkan PTUN perintahkan Jokowi minta maaf atas pemblokiran internet Papua. Padahal itu tidak ada dalam putusan majelis hakim.

Ilham Bintang mengatakan itu bukan kategori hoaks namun kekeliruan pemberitaan akibat wartawan tidak melakukan cek dan ricek atau klarifikasi secara akurat.
"Memang termasuk juga pelanggaran kode etik", ujarnya.

Walaupun Dewan Pers hanya sebatas memberikan sanksi teguran namun sanksi merosotnya kredibilitas terhadap media justru lebih berat dirasakan. Walaupun di sisi lain DK juga menyoroti sistem administrasi peradilan, khususnya PTUN Jakarta, yang tidak diperbarui sesuai perkembangan perkara itu. Juga lambatnya proses penyampaian salinan putusan kepada pihak pihak yang berperkara. Padahal, putusan dan proses administrasi di pengadilan itu menjadi sumber utama pemberitaan media.

Selain masalah kurangnya kompetensi dan penaatan kode etik jurnalistik, Dewan Kehormatan PWI Pusat juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi wartawan, khususnya cara kerja, model bisnis yang berkembang di dunia media saat ini dan kekuranglengkapan informasi yang diberikan narasumber.

Kasus kekeliruan pemberitaan terkait kegiatan Presiden Jokowi di Bekasi yang diberitakan akan membuka kembali mal juga mendapatkan sorotan masyarakat.

Kondisi ini diperburuk oleh perilaku baru wartawan yang bahkan menjadi model bisnis dari sejumlah media khususnya media siber.

Model kloning atau juga disebut multi level quotes jelas merupakan praktek jurnalistik yang keliru dan mengabaikan persoalan siapa yang bertanggung jawab atas berita yang sudah menyebar luas.

Model bisnis dengan kolaborasi juga memunculkan fenomena tidak sehat dalam konteks profesionalisme media dan wartawan. Di sisi lain saat ini berkembang model bisnis yang menjadikan media siber di daerah sebagai penyedia konten atau content produser bagi media siber di Jakarta. Praktek ini berbeda dengan kantor berita yang selalu disebutkan sebagai sumber sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab.

Ilham Bintang menegaskan bahwa semua itu belum dijangkau oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kalau tidak segera diantisipasi bisa merugikan kredibilitas wartawan maupun media. Sementara praktek jurnalisme yang profesional dan taat kode etik makin diabaikan. (tim liputan).

Editor : Edi S

Komentar Anda

Berita Terkini