Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat lantik Pejabat Administrasi dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Kalbar |
Pontianak
(Kalbarnews.co.id) - Gubernur
Kalimantan Barat H. Sutarmidji kembali melantik dan pengambilan sumpah/ janji
pelantikan pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (03/02/2020).
Dalam
sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji mengungapkan pelantikan
ini merupakan adanya perubahan klomenklatur dari pemerintah pusat sehingga
perlu adanya penyesuaian.
“Saya
pastikan sebagai Gubernur dan PPK pelantikan kali ini satu pun tidak ada
titipan dari saya. Kalo saudara tidak percaya saya berani sumpah, saya berani.
Tapi kalo menukar posisi ada cuma satu, saya percayakan bapejakat,” ungkap
Gubenur Kalbar H. Sutarmidji.
Lanjutnya,
meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar untuk lebih selektif
lagi dalam pemindahan pegawai baik dari luar maupun masuk provinsi kalbar.
“Kedepannya
ada pegawai yang mau pindah ke sini (Kalbar_red) tapi daerah asalnya
membutuhkan BKD harus lebih selektif,” ujarnya.
Selain
itu juga dirinya meminta untuk seluruh Database kepegawaian agar dihimpun dan
di data agar mudah diakses oleh masyarakat.
“Saya
minta BKD untuk database kepegawaian dihimpun dan mudah diakses, agar kita
transparansi ke publik,” pintanya.
Tak
hanya itu saja, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji berharap Pemerintah Provinsi
Kalbar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar lebih meningkat
dari tahun sebelumnya.
“Saat
pertama masuk Pemprov Kalbar PAD hanya Rp. 1,9 Triliun dan sekarang sudah bisa
mencapai Rp. 2,4 Triliun begitu juga dengan volume APBD Kalbar sudah diatas
Rp.6 Triliun. Obyek Pajak tidak ada yang baru cuma perlu di maksimalkan dan
intensifikasi penagihan itu,” tegasnya.
Dikatakannya,
selama ini banyak sekali jenis pajak memiliki peluang untuk ditingkatkan masih
besar di kalbar yang belum dilirik dan kedepannya akan menjadi perhatian
pendapatan kita.
“Pajak
BBMKB yang bayar betul hanya pertamina saja. Yang lainnya kita tidak miliki
data yang baik ini akan kita perhatikan untuk menambah pendapatan kita,”
tuturnya.
Dirinya
juga akan mengajak aparat hukum untuk melakukan penindakan terhadap pendapatan
bagi wajib pajak jika ditemukan tidak membayar pajak tesebut.
“Banyak
alat berat yang tidak bayar pajak dan digunakan di perkebunan. Banyak yang
bandel ada di perkebunan, kalo pajak BBMKB dan Pajak PKB kalua dimaksimalkan
pemprov kalbar bisa meningkatkan Rp. 300 Miliar sampai Rp.500 Miliar,”
pungkasnya. (tha/tim liputan)
Editor
: Aan