Pontianak
(Kalbarnews.co.id) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Barat akan memprioritaskan kader yang
punya potensi menang pada Pilkada serentak 2020, akan tetapi Partai berlambang
moncong putih itu juga membuka peluang bagi kader dari partai lain, bahkan non
partisan untuk diusung pada Pilkada di 7 Kabupaten di Kalbar.
"Sifatnya
kita terbuka untuk umum, tetapi kalau ada kader kami yang bagus, kenapa tidak?
Kita lihat di internal dulu. Misalnya jauh kalah dari calon yang bukan kader,
kita juga mesti realistis. Karena kita tidak mencalonkan hanya sampai menjadi
calon, tapi jadi pemenang," ucap Ketua DPD PDIP Kalbar Lasarus saat
ditemui di Hotel Mercure Pontianak
Lasarus
mengatakan, dalam mengusung pasangan calon saat Pilkada serentak nanti,
partainya akan memperhatikan hasil survei terlebih dahulu. Namun, hasil survei
bukanlah indikator satu-satunya karena masih banyak faktor yang jadi bahan
pertimbangan.
"Di
kami pijakannya adalah hasil survei. Nanti untuk menentukan pilihan itu salah
satunya dari hasil survei. Itu salah satu, bukan satu-satunya indikator yang
kami pakai. Masukan dari kader, tokoh masyarakat dan seterusnya serta
pengamatan langsung dari kami juga jadikan pertimbangan," tuturnya.
"Pilkada
merupakan pertandingan kalah menang dan pemenangnya hanya satu. Kami harus
cermat melihat, siapa yang punya elektabilitas paling bagus dan yang paling
diterima oleh masyarakat. Kita dalam hal ini koordinasi dengan parpol lain juga
dilakukan untuk saling melengkapi antara kabupaten yang 7 ini. Mungkin di
kabupaten mana kita ngalah jadi wakil, di kabupaten mana kita jadi
bupati," sambungnya.
Menyoal
putusan MK yang membolehkan eks napi koruptor maju Pilkada, Ketua Komisi V DPR
RI ini menegaskan kalau partainya tetap memegang prinsip mengusung calon yang
bersih dari jerat hukum apapun. Sebab kata dia, pemerintahan yang bersih
dimulai dari mengusung calon yang terbebas dari kasus hukum. Kendati demikian,
dirinya juga tak ingin menutup peluang bagi eks napi koruptor maju Pilkada
karena hal itu dibolehkan oleh Undang-Undang.
"Kami
taat asas. Sebatas mana hukum memberi ruang. Semua partai pasti berpikir bahwa
yang terbaik adalah orang yang bersih, orang yang bebas dari kasus-kasus hukum
apapun, termasuk korupsi. Harus ada komitmen bersama untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih. Intinya kita taat asas mengacu pada aturan dan
ketentuan yang berlaku. Prinsip utama nya, tentu kita mengusung orang yang
bebas dari masalah hukum," pungkasnya. (tim liputan)
Editor
: Aan
.jpeg)