-->

BREAKING NEWS

TERIMAKASIH TELAH MENGIKUTI INFORMASI DARI KAMI WWW.KALBARNEWS.CO.ID, USTAD MUSTAHAR,SPD.I TERPILIH SEBAGAI KETUA FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP) KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2020 -2025 PADA MUSYAWARAH DAERAH FKPP KAB KUBU RAYA, SEORANG ANGGOTA SATLANTAS POLRESTA PONTIANAK DIKABARKAN LAKUKAN PELECEHAN SEX KEPADA SEORANG WARGA KARENA TIDAK BISA MEMBAYAR TILNG PELANGGARAN LALU LINTAS, KASUS INI MASIH DALAM PENYELIDIKAN APARAT, SATRESNARKOBA POLRES KUBU RAYA BEKUK TERSANGKA PENGEDAR NARKOBA DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP, TERSANGKA BERINISIAL DP DITANGKAP BERSAMA BARANG BUKTI NARKOBA JENIS SABU-SABU, PASANG IKLAN DI KALBARNEWS GAMPANG.....!!!!! HUB MARKETING KAMI DI : 085751103979 - 085245460919 ATAU EMAIL : redaksikalbarnews@gmail.com

Jumlah Guru Honor Di Kabupaten Kubu Raya Ribuan Jumlahnya, Ini Penjelasan Ketua PGRI

Redaksi author photo


Kubu Raya (Kalbarnews.co.id) – Ratusan Guru dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Peringati Hari Guru Nasional dan HUT ke-74 PGRI di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (25/11/2019).

Ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya Frans Randus mengatakan saat ini salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah guru. dan itu terjadi secara nasional, masih banyak daerah di Indonesia yang ruang belajarnya masih diisi dengan Guru Honorer begitu juga dio Kabupaten Kubu Raya.

“Sekarang mungkin 80 persen ruang kelas diisi oleh guru-guru non-PNS atau honor. Di Kubu Raya SD-SMP itu mendekati angka tiga ribuan jumlah guru honornya,” ungkap Frans.

Oleh karena itu sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim pada Upacara Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-74 PGRI sangatlah tepat, menurut Frans Randus sejumlah poin penting adalah harus terjadi perubahan dan itu dimulai dari bawah, yakni dari guru.

Namun, lanjutnya, tahun ini Bupati Kubu Raya telah mengambil kebijakan melalui APBD Perubahan untuk memberikan insentif.

“Hal itu sesuai dengan amanat pemerintah pusat untuk memberikan apresiasi kepada guru Indonesia,” tambahnya.

Frans mengungkapkan, sambutan Menteri Nadiem mengkonfirmasi fakta bahwa guru kerap dibebani dengan berbagai tugas administratif. Padahal Presiden Joko Widodo berulangkali menyampaikan agar guru hanya fokus pada proses belajar-mengajar.

“Jangan dibikin ribet. Nah, yang bikin ribet ini adalah para pemangku kepentingan di level kementerian. Yang masih banyak membuat kebijakan yang justru membuat para guru dan insan pendidik itu menjadi lebih banyak mengurusi masalah-masalah yang remeh temeh, yang tidak ada hubungan dengan proses belajar mengajar di kelas,” keluhnya.

Frans lantas mencontohkan, guru yang akan menjalani sertifikasi harus melakukan serangkaian proses yang berakibat meninggalkan tugas mengajar dalam jangka waktu lama. Padahal tenaga guru masih kurang. Sedangkan pengganti sementara dari guru tersebut didatangkan dari luar daerah, dengan kompensasi gaji yang kecil. Yang terjadi sang guru pengganti tak pernah muncul. 

“Anggaran akhirnya jadi mengendap, kan rugi juga uang negara akhirnya. Karena orangnya tidak datang,” tandasnya. (ro/tim liputan)

Editor : Heri K


Komentar Anda

Berita Terkini