Pangdam XII/Tpr, Mayjen Muhamad Nur Rahmad saat hadiri Pembukaan Program Inovasi Desa |
Pontianak
(Kalbarnews.co.id) - Kodam XII/Tanjungpura akan memaksimalkan program
percepatan desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat untuk mensejahterakan
masyarakat. Hal ini disampaikan Pangdam XII/Tpr, Mayor Jenderal TNI Muhammad
Nur Rahmad usai bersama Forkopimda Kalbar mendampingi Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia, Abdul
Halim Iskandar membuka Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 yang berlangsung di Ballroom Hotel Kini, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat.
"Kedepan
Kodam akan memaksimalkan program desa mandiri karena ada perintah dari gubernur
pada tahun 2023 kami harus bisa menjadikan sebanyak 445 desa mandiri, ini
tantangan dan saya yakin kita mampu dengan semua itu, mudah-mudahan dengan
adanya dukungan dari menteri serta gubernur kami siap melaksanakan program
percepatan desa mandiri untuk mensejahterakan rakyat," ungkap Pangdam
XII/Tpr.
Sebelumnya,
Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam kesempatan tersebut melaporkan kepada
Menteri Desa dan PDTT, bahwa saat ini Kodam XII/Tpr tengah bersinergi dengan
Pemprov. Kalbar melaksanakan program Gubernur Kalbar yaitu pembentukan desa
mandiri di Kalimantan Barat.
"Kodam
XII/Tpr beserta jajaran membantu percepatan proses pembangunan desa mandiri
terutama kami prioritaskan ke-63 desa dimana proses pekerjaan yang sedang di
laksanakan saat ini secara umum telah kita laksanakan prosentasinya adalah
kurang lebih hampir 90% jadi saat ini sudah tahap finishing," jelas
Pangdam XII/Tpr pada Menteri.
Pangdam
XII/Tpr menyampaikan bahwa dalam percepatan desa mandiri di Kalbar, Kodam
XII/Tpr dalam pelaksanaanya melibatkan para Dandim, Danramil, Babinsa jajaran
beserta masyarakat di desa. Saat ini telah menunjukan hasil yang optimal
di mana dari target 63 desa ternyata dari Provinsi Kalbar telah mencapai 87
desa mandiri ini.
Disampaikan
juga bahwa Kodam XII/Tpr membangun dengan sasaran indeks ketahanan baik
kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik diarahkan pada indikator-indikator
ketersediaan misalnya poskamling, posyandu, perpustakaan, membuka akses jalan,
pembangunan jembatan, MCK, kesehatan.
"Disamping
itu aspek non fisik juga kita lakukan penyuluhan wawasan kebangsaan, bela
negara, penyuluhan kesehatan, berkoordinasi dengan dinas kesehatan hukum dan
radikalisme," pungkasnya.
Sedangkan
Rakor Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dihadiri
oleh Para Dirjen Kementerian Desa dan PDTT serta Forkopimda Kalbar. Serta
diikuti dari konsultan provinsi, tenaga ahli kabupaten, BAPPEDA Kabupaten,
pendamping desa, dan pendamping lokal desa, serta camat dan kepala desa
se-Kalbar. (tim liputan)
Editor
: Heri K