Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono saat berikan sambutan Anev Polda Kalbar |
Pontianak
(Kalbar News) - Kapolres di
Kalimantan Barat dikumpulkan mendadak. Apa sebab? Rupanya ada kegiatan dadakan
di Mako Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Berjumlah 13 Polres/ta yang ada di
Kalimantan Barat ini mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi Kinerja.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH, menyebut bagi semua personel di kesatuanya harus siap kapan pun di mana
pun pada saat diperlukan. Termasuk terkait soal Anev.
Graha
Khatulistiwa Mapolda Kalbar, menjadi tempat kegiatan Anev itu. Anev adalah
membahas tentang hasil penilaian kinerja satuan kerja atau satuan wilayah
jajaran Polda Kalbar ini juga disertai dengan penyerahan sepuluh bendera panji
berlambang tengkorak serta bendera panji berlambang jempol yang diserahkan
langsung Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs Sri Handayani kepada Kasatwil dan
Kasatfung.
“Bendera
panji tengkorak melambangkan lemahnya kinerja, dan bendera panji jempol
melambangkan prestasi dan kinerja yang baik,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat,
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH. “Setiap bulan Polda kalbar
melaksanakan Anev kinerja secara rutin. Tujuannya sebagai fungsi kontrol penilaian
kinerja dan pengawasan. Penghargaan serta hukuman diberikan dalam bentuk bentuk
bendera panji tengkorak dan jempol pada saat pelaksanaan Anev, sebagai ketua
tim penilaian adalah Irwasda Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Andi Musa,”.
Hasil
penilaian anev bulan Agustus ini untuk kasus menonjol seperti cubis, curat,
curat senpi, curanmor, anirat, dan laka lantas, satwil yang paling mampu dalam
mengelola dan mengendalikan Harkamtibmas adalah Polres Sambas. Sedangkan yang
terendah Polres Kayong Utara.
Begitu
juga anev penyelesaian perkara, dalam persentase penyelesaian perkara tertinggi
adalah Direktorat Polair Polda
Kalbar. Sedangkan yang terendah
penyelasaian adalah Polres Kayong Utara.
Pada
program 100 hari Kapolda Kalbar jilid ke-2 ke jilid ke-3 mengalami penurunan
kasus yang terjadi. Untuk jilid ke-3 saat ini Kejahatan konvensional masih
mendominasi tercatat 1.048 kasus, begitu juga Kejahatan Trans Nasional tercatat
158 kasus, sedangkan untuk kejahatan terhadap kekayaan negara tercatat 88 kasus
yang ditangani.
“Kalau
melihat dari jumlah kasus memang tinggi diatas seribu kasus, namun dibandingkan
dengan jumlah penduduk Kalbar yang berjumlah 5,3 Juta orang lebih, itu angkanya
jauh dibawah satu persen. Artinya, penegakan hukum kita tegakan secara tegas.
Tujuannya, untuk memberikan rasa aman bagi rakyat Kalbar,” ucap Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH, menegaskan.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH, kembali menegaskan semua anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan
penggunaannya dan cermat dalam pelaporan. Hal itu dilakukan, guna membuktikan
jajaran Polda Kalbar bersih dan berkibar.
Kembali
jenderal bintang dua itu menjelaskan, penambahan personel di jajaran Direktorat
Reserse Narkoba Polda Kalbar penting dilakukan. Mengingat, semakin meningkatnya
kasus narkoba fi Kalbar. Peningkatan kemampuan personel pun menjadi prioritas
melalui pelatihan rutin di jajaran maupun di SPN. Dalam kegiatan pelatihan di
SPN agar personel yang dilibatkan tidak diambil dari fungsi lain. “Sarana
prasarana yang didukung dengan IT agar lebih ditingkatkan,” ujar Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH.
Selain
itu Anev Zero Tolerance, yaitu masih terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh
oknum personel Direktorat Narkoba Polda Kalbar yang saat ini dalam proses
penyidikan.
Begitu
juga Anev Zero Ilegal dalam penanganan jumlah kasus tertinggi ditangani
Direktorat Narkoba Polda Kalbar. Sementara, yang terendah Polres Kapuas Hulu.
Penilaian terhadap pengelolaan dan penyerapan anggaran tertinggi berhasil
dilakukan oleh Biro SDM Polda Kalbar yang terimplementasikan dalam program
kegiatan kepolisian dan yang terendah Polres Sambas.
"Semua
anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dan cermat dalam pelaporan,"
kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs
Didi Haryono SH MH.(tim liputan)
Editor : Heri K