LANDAK, Kalbar News- Gubernur Kalimantan Barat meminta kepada Bupati Landak Karolin Margret Natasa tidak perlu melakukan evaluasi tim-tim khusus APBD Tahun 2017.
Untuk itulah, dalam merubah atau mengevaluasi APBD harus mengikuti kaidah undang-undang atau hukum yang ada.
"Kita negara hukum, kita rechtsstaat bukan machtsstaat. Jalan kan saja, kalau mau berubah pada APBD perubahan, " kata Cornelis , saat memberikan kata sambutan pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Landak, tentang Serah Terima Pj. Bupati Landak kepada Bupati Landak Periode 2017-2022 dan Pidato Pertama Bupati Landak Periode 2017-20122, Rabu (24/05/17), di ruang Sidang DPRD Landak.
Selanjutnya, kata mantan Bupati Landak ini, kerjakan RPJMNnya, kemudian pangil kepala Bappeda, tuangkan dalam visi dan misi. Setelah jadi baru dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
"Ingat jangan diperbupkan, sesuai dengan visi dan misi itu, " pinta Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat ini.
Visi dan misi juga jangan bertentangan dengan provinsi dan nawa cita.
Pesan lainnya, Cornelis meminta kepada bupati untuk mendisiplinkan PNS Kabupaten Landak, dan berikan tanggung jawab. "Jangan dia yang punya program, dia juga mengerjakannya. Tapi, harus bagi tugas, " pintanya.
Cornelis juga minta kepada PNS di Kabupaten Landak yang masuk jam 09.00 pulangnya jam 14.00. Atau pada jam-jam tertentu. "Untuk segera didisiplinkan. Ini tugas wakil bupati. Ini adalah terkait tugas pengawasan dan pengendalian, termasuk mengontrol uang, " kata Cornelis lagi.
Cornelis juga minta kerjasama yang baik dengan DPRD Landak. Jangan sampai terjadi konplik-konplik.
Kesbangpol juga menjadi penekanan Cornelis. Untuk sesegara mungkin menghipun organisasi kemasyarakatan. "Yang tidak terdaftar dilarang ada di Kabupaten Landak. Apa lagi yang radikal, apa lagi yang intoleransi, apa lagi yang suka mengadu domba, yang anti Pancasila harus ditumpas, " tegas Cornelis berapi-api.
Demikian juga di media sosial yang suka mencaci maki, mempitnah langsung ditangkap dan serahkan kepada pihak kepolisian.
"Maklum baru pandai pakai IT, semaunya, mencaci, memaki, mempitnah, dan menghina, " ungkap Cornelis.
Presiden RI, Joko Widodo mengatakan hal-hal seperti itu segera dihentikan. "Demikian juga juga dengan demo-demo yang tidak jelas tolong dihentikan, " kata Cornelis.
Yang malas, yang ikut demo-demo yang PNS itu juga harus ditangkap dan diproses. Dikasi tegoran lisan, tertulis apa bila 3 kali berturut-turut diberhentikan.
"Sudah saat ini kita tegas, jangan main-main. Ini demi keselamatan bangsa dan negara. Negara ini dibuat tidak gampang, dengan pertumpahan darah banyak pahlawan menjadi korban. Makanya jangan main-main, tidak mau kerja berhenti, " kata Cornelis. (hi74)
