 |
| Gubernur Kalbar Cornelis, bersama mmpat gubernur Se-Kalimantan |
 |
| Penyerahan dokumen usulan Regional Kalimantan kepada Menteri PPN/Ka. Bappenas, Menteri Dalam Negeri |
PONTIANAK ( Kalbar News) - Border Trade Agrement (BTA) yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Sarawak (Malaysia) merupakan perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia pada 24 Agustus 1970 di Jakarta yang menetapkan nilai transaksi senilai RM600. Namun.
Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, disela-sela mengikuti Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Ballroom Flores Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (18/4/2017). mendorong pemerintah pusat kedua negara untuk menyesuaikan BTA sesuai perkembangan jaman, karena yang sekarang berjalan sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
"BTA antara Indonesia-Malaysia 1970 segera diperbaiki baru kita buat pembangunan ekonomi baru, karena kalau (BTA) tidak diperbaiki perdagangan antara Indonesia-Malaysia tidak bisa dilakukan," ujar Cornelis.
Sebab, menurut Cornelis, kalau itu dirubah maka 100 tahun ke depan bisa dihitung bagaimana perkembangan ekonomi di Kalimantan, apalagi sekarang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah dibuka.
Dalam kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan program pembangunan daerah harus saling bersinergi antara daerah dan pusat. Serta harus melibatkan sejumah pihak bukan hanya jajaran Gubernur hingga kepala desa, tetapi melibatkan juga TNI, Polri, masyarakat suku dan agama, dan lainnya.
Selain itu, proyek juga harus direncanakan dengan matang, fokus sesuai dengan fungsi dan APBN. Ia mencontohkan ada pembangunan terminal bus di sekitar PLBN Motaain. Tjahjo mengatakan terminal bus tersebut megah dan bagus tetapi tidak ada bus yang masuk.
"Di Pidie Jaya itu, membuat jalan jembatan megah tapi masalahnya ini membuat jembatan tapi di bawahnya tidak ada sungai. Ini untuk supaya anggarannya besar saja ini kan salah perencanaannya," ungkap Tjahjo.
Sehingga, kata Tjahjo, melalui Musrenbang ini merencanakan program kerja baik di tingkat II dan I, kemudian memastikan anggarannya dari mana dan memastikan pelaksanaan itu harus selesai, dan melakukan evaluasi. Ia meminta ada keterpaduan sinergi konektifitas antar provinsi di Kalimantan terpadu mulai dari jalan darat, laut dan udara. Yang terpenting, menurutnya ketersediaan data yang akurat dibutuhkan untuk menganggarkan proyek, dan memetakan dengan detail mana daerah yang rawan bencana dan apa yang menjadi proyek prioritasnya dan memperhatikan regulasi.
Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie menyebut ada dua fokus pembangunan di Kalimantan hingga akhir 2018. Dua proyek itu adalah pembangunan infrastruktur untuk koneksi jalan dan energi terbarukan.
Dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis didaulat menjadi moderator diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Bappenas.
Kegiatan tersebut dihadiri 400 peserta terdiri dari Gubernur se-Kalimantan, Bupati dan Walikota se-Kalimantan, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten se-Kalimantan, Kepala Bappeda se-Kalimantan serta tamu undangan lainnya.
Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan topik paparan membangun perbatasan kalimantan sebagai beranda depan NKRI, Arahan kepala Bappenas arah kebijakan pembangunan regional Kalimantan, Menteri Keuangan yakni strategi pembiayaan pembangunan kalimantan, sementara dari Kementerian PUPR yakni percepatan pembangunan konektivitas, dan beberepa materi dari Kementerian terkait. (mad)
Editor : Edi Suhairul
