 |
| Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Barat |
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) –
Menyikapi perkembangan situasi dan berbagai isu terkini di Provinsi Kalimantan
Barat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Barat
menggelar diskusi internal sebagai langkah memperkuat kewaspadaan dini dan
merumuskan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, Senin (12/10/2026).
Diskusi tersebut dipimpin
langsung oleh Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Barat, Muhamad Sani, S.H., M.A.P.,
dengan dihadiri sejumlah tokoh dan pengurus, yakni Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi,
M.Ag., Ir. Jakius Sinyor, H. Arif Joni Prasetyo, S.T., M.T., H. Ahmad Kholil,
Edi Suhairul, S.Pd.I., CIM, Istardohu, S.Sos., Ronaldo Haryanto, serta Devi
dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah
persoalan strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) beserta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, potensi penyebaran
paham radikalisme, dinamika sosial kemasyarakatan, hingga berbagai isu daerah
lainnya yang membutuhkan perhatian dan langkah antisipatif.
Pembahasan ini menjadi bagian
dari upaya FKDM untuk mencermati perkembangan situasi secara objektif, bertukar
informasi, serta mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat memengaruhi
stabilitas dan kondusivitas wilayah Kalimantan Barat.
Ketua FKDM: Kewaspadaan Dini
Harus Diperkuat
Ketua FKDM Provinsi Kalimantan
Barat, Muhamad Sani, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa kewaspadaan dini merupakan
bagian penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keharmonisan kehidupan
masyarakat.
Menurutnya, berbagai perkembangan
situasi di daerah perlu dicermati secara serius melalui komunikasi, pertukaran
informasi, serta koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“FKDM memiliki peran strategis
dalam mencermati berbagai perkembangan situasi dan dinamika yang terjadi di
tengah masyarakat. Karena itu, kita perlu membangun komunikasi, memperkuat
koordinasi, serta melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan sejak
dini agar dapat diantisipasi secara tepat,” jelas Ketua FKDM Kalbar.
Muhamad Sani menambahkan, diskusi
internal tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi
dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi daerah bersama pihak-pihak terkait.
“Kami ingin agar FKDM tidak hanya
berhenti pada diskusi internal, tetapi juga menindaklanjutinya melalui
koordinasi daerah dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Harapannya,
hasil pembahasan ini dapat menjadi masukan yang positif, konstruktif, dan
solutif bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi serta
penanganan berbagai persoalan di masyarakat,” ujarnya.
Karhutla hingga Radikalisme
Menjadi Perhatian
Salah satu isu yang menjadi
perhatian dalam diskusi adalah kebakaran hutan dan lahan. Persoalan karhutla
dinilai perlu diantisipasi melalui peningkatan kewaspadaan, pemantauan kondisi
lapangan, serta koordinasi antarpihak untuk meminimalkan risiko kebakaran,
kabut asap, gangguan kesehatan, dan dampak sosial ekonomi masyarakat.
Selain itu, potensi penyebaran
paham radikalisme juga menjadi bagian dari pembahasan dalam konteks menjaga
persatuan, memperkuat toleransi, dan merawat kerukunan di tengah keberagaman
masyarakat Kalimantan Barat.
Berbagai dinamika sosial lainnya
turut menjadi perhatian agar dapat disikapi secara bijaksana, objektif, dan
sesuai dengan ketentuan hukum. Pendekatan dialog, edukasi, penghormatan
terhadap hak asasi manusia, serta penguatan nilai kebangsaan dinilai penting
untuk mencegah munculnya konflik dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
FKDM juga memandang bahwa setiap
isu yang berkembang perlu dikaji berdasarkan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, langkah antisipasi yang disiapkan tidak
menimbulkan keresahan, stigma, ataupun kesimpulan yang tidak didukung fakta.
Siapkan Koordinasi Daerah, Dorong
Sinergi dengan Pemerintah
Sebagai tindak lanjut diskusi
internal, FKDM Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan koordinasi daerah guna
memperluas komunikasi dan menghimpun informasi dari berbagai unsur terkait.
Koordinasi tersebut diharapkan
dapat memperkuat pemetaan potensi kerawanan, memperjelas persoalan yang
membutuhkan perhatian bersama, serta menghasilkan masukan yang relevan bagi
pemerintah daerah.
Sinergi dengan Kesbangpol, tokoh
masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat menjadi
bagian penting dalam membangun sistem kewaspadaan dini yang efektif. Pertukaran
informasi yang baik diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran situasi
yang lebih komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Muhamad Sani juga menekankan
pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan
keharmonisan daerah.
“Menjaga Kalimantan Barat agar tetap
aman, damai, dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak
seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, menyampaikan informasi
secara bertanggung jawab, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum
terverifikasi, serta mengedepankan dialog dan semangat kebersamaan dalam
menyelesaikan persoalan,” ungkap Muhamad Sani, S.H., M.A.P.
Melalui diskusi internal dan
rencana koordinasi daerah tersebut, FKDM Provinsi Kalimantan Barat diharapkan
dapat terus menjalankan perannya dalam mendukung kewaspadaan dini masyarakat
serta menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi dan masukan yang
objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan komunikasi yang
berkesinambungan dan kerja sama lintas sektor, berbagai potensi kerawanan
diharapkan dapat dikenali lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat
dilakukan secara tepat demi menjaga persatuan, stabilitas, dan kondusivitas
Provinsi Kalimantan Barat. (Tim liputan).
Editor : Heri
